Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier (foto: dpr)
RADARBANGSA.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menilai bahwa pengelolaan kawasan Batam perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih progresif dan terbuka terhadap pembelajaran dari negara lain, khususnya Singapura.
Hal ini disampaikan Rizal Bawazier dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.
Rizal menyoroti sejarah awal pengembangan Pulau Batam yang menurutnya sejak 1971-1973 dimaksudkan untuk menjadi kawasan strategis yang mampu bersaing dengan Singapura. Namun, menurutnya, dalam praktiknya tujuan itu tidak tercapai karena pengelolaan yang tidak konsisten.
“Pada awalnya Batam ini mau dikembangkan untuk bisa bersaing dengan Singapura. Tapi kenyataannya, dalam perjalanannya tidak sesuai harapan,” ujar Rizal.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyoroti persoalan tumpang tindih hak pengelolaan lahan di Kawasan Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
“Sudah ada investor yang ingin masuk, tapi masih terkendala karena harus bernegosiasi dengan pemilik konsesi. Padahal, mereka ini diberikan hak oleh negara, tetapi sampai hari ini tidak memanfaatkan lahan itu,” ujar Gus Rivqy.
