Tommy Kurniawan (Anggota Komisi XI DPR RI). (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan, menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan kawasan berikat yang dinilai masih menyisakan polemik dan kebingungan di kalangan pelaku usaha.
Hal itu disampaikan politisi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Cabang Jawa Timur Raya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.
"Ini seharusnya Bea Cukai kita panggil setelah ketemu mereka. Tapi dilalahnya Dirjen Bea Cukai baru kemarin rapat dengan kita. Sehingga pesan-pesan ini tidak tersampaikan dengan baik," ujar Tomkur-sapaan akrabnya.
Ketua Umum Garda Bangsa itu juga masih bingung dengan kondisi di lapangan, terutama terkait ketatnya pengawasan yang tidak sejalan dengan banyaknya laporan kebocoran di kawasan berikat. Di sisi lain, pelaku usaha justru mengeluhkan sulitnya melakukan penjualan ke pasar domestik.
"Kalau saya mendengar pemaparan hari ini, penjualan ke lokal ini susah sekali. Tapi banyak yang justru dibekukan. Ini kan harus ada gambaran yang lebih komprehensif. Kalau temuan-temuan kasus tidak berimbang, nanti malah menimbulkan polemik baru," tambahnya.
Dalam kesempatan itu juga, Tomkur menyoroti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat di sektor kawasan berikat. Menurutnya, jika pelaku usaha tidak bisa bertahan karena ketatnya aturan atau minimnya solusi dari pemerintah, maka gelombang PHK bisa semakin meluas dan berdampak pada perekonomian nasional.
"Maka dari itu perlu ada solusi jangka pendek. Misalnya kalau permintaan ekspor lesu, bisa direlaksasi aturan penjualan ke dalam negeri, persentasenya ditambah agar perusahaan bisa survive," tukasnya.
