Polri telah menyiapkan ratusan ribu personel untuk mengamankan proses tahapan Pemilu serentak tahun 2019. (Foto: merdekacom)
RADARBANGSA.COM – Wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai beragam komentar dari masyarakat tak terkecuali dari Anggota Komisi III DPR RI.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsy yang mengaku tidak sepakat dengan wacana mengembalikan Polri ke bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, wacana Polri di bawah komando Kemendagri tersebut merupakan bentuk kemunduran dan tak sejalan dengan amanat reformasi.
“Langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan,” kata Aboebakar Alhabsy dikutip laman dpr, Senin, 2 Desember 2024.
Ia menjelaskan bahwa Polri pernah dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 2000, dan Kemendagri pada tahun 1946. Pemisahan tersebut ditujukan agar lembaga Polri menjadi mandiri dan profesional.
“Kita (Polri) sudah pernah di bawah Kemendagri, pernah juga bareng dengan TNI. Jadi tak perlu kita mengulang masa lalu yang kurang baik,” tukasnya.
“Jika ada oknum yang berpolitik, memposisikan Polri di bawah Kemendagri bukanlah solusi. Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar,” sambungnya.
