Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Syamsurijal (foto: dpr)
RADARBANGSA.COM – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak adanya regulasi yang memberikan solusi pekerja yang kena imbas Pemutusan Hubungan Kerja atau PKH. Hal ini sebagai tanggapan Cucun terkait melonjaknya PHK pada tahun 2024 yang hampir menyentuk di angkat 60 ribu pekerja.
“60 ribu bukan angka yang sedikit. Ini sangat memprihatinkan. Sistem dan regulasi perlu diperbaiki agar jelas dan saling menguntungkan. Di tengah badai PHK ini, kita butuh solusi yang adil bagi semua,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Cucun menekankan, situasi PHK ini seharusnya menjadi alarm bagi para pembuat kebijakan untuk segera mengevaluasi dan mengambil tindakan. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mendorong daerah-daerah agar menerapkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi PHK di perusahaan-perusahaan.
“Selain itu, kebijakan harus efektif, termasuk perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang adil untuk meminimalisir PHK,” tambahnya.
Cucun juga mengingatkan pentingnya regulasi yang seimbang, agar baik pekerja maupun pengusaha merasakan keadilan. “Pertumbuhan ekonomi, inflasi, semuanya harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha bisa maju, buruh sejahtera,” tukasnya.
