Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia) (foto:Kemenkeu)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menentukan tiga strategi dalam memulihkan ekonomi Indonesia mulai dari hilirisasi, digitalisasi UMKM, dan penguatan ekonomi hijau.
“Dan penguatan ekonomi hijau ini ditujukan untuk mencegah terjadinya krisis perubahan iklim atau climate change,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat diskusi Road to COP26 ‘Peluang Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dan Tantangan BUMN Kita’, yang digelar oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara hybrid, Senin 20 September 2021.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan Global yang juga memiliki dampak dan implikasi yang akan sangat meluas sama seperti yang kita hadapi saat ini dengan Covid-19.
“Perubahan Iklim merupakan satu tantangan nyata, tidak hanya untuk generasi saat ini tapi juga untuk generasi yang akan datang. Pembangunan dunia tidak akan mungkin bisa terus secara sustainable apabila seluruh negara di dunia tidak bersama-sama melakukan langkah untuk menangani perubahan iklim ini,” jelasnya.
Menurut Perempuan yang disapa Ani ini, saling peduli dan saling untuk memberikan kontribusi merupakan suatu keharusan di dalam menghadapi sebuah tantangan yang sifatnya Global. Perubahan iklim mengancam seluruh makhluk dan manusia di dunia. Sama seperti covid-19, negara yang tidak siap dan negara yang relatif miskin akan mengalami dampak yang jauh lebih dahsyat
“Di dalam pandemi kita semua tahu bahwa negara-negara yang memiliki akses vaksin dan bisa menemukan vaksin memiliki bentuk keuntungan untuk bisa meningkatkan ketahanan rakyatnya dari pada pandemi covid. Di dalam perubahan iklim, Kita juga harus mampu untuk mempersiapkan diri agar Indonesia atau rakyatnya tidak menjadi negara atau masyarakatnya mendapatkan dampak yang tidak baik atau bahkan bisa menimbulkan malapetaka bagi masyarakat kita,” katanya.
“Sinergi Global ini menjadi sangat penting terutama pada saat negara-negara di dunia sedang berupaya memulihkan ekonominya dari krisis pandemi Covdi-19,” sambungnya.
Di dalam pemulihan ekonomi, lanjut Ani, Pemerintah bisa memasukkan desain untuk memulihkan ekonomi secara jauh lebih sustainable dengan jumlah emisi karbon yang lebih rendah sehingga sekali mengayuh dua pulau terlalui yaitu pada Pandemi Covid-19 dan dampaknya bisa diatasi dan perubahan iklim juga bisa ditangani.
“Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen dalam ikut serta dalam upaya menangani perubahan iklim atau climate change ini pada tahun 2016 di dalam pertemuan di Paris yang telah disepakati apa yang disebut persetujuan Paris Agreement. Di mana negara-negara bersepakat untuk ikut berkontribusi menurunkan jumlah karbondioksida atau CO2. Di dalam forum global tersebut telah menyampaikan bahwa Indonesia,” lanjutnya.
Dalam acara yang dibuka Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar itu, Ani juga menyampaikan, dari level business as usual pada tahun 2030 sebesar 29% apabila menggunakan upaya kita sendiri. Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan lebih banyak lagi yaitu 41% dari gas rumah kaca apabila kita mendapatkan dukungan dan kerja sama Internasional, “Ini menggambarkan bahwa masalah tidak saja membutuhkan satu negara di dalam berkomitmen tapi suatu upaya bersama secara global,” katanya.
“Kebijakan yang menyangkut berbagai hal atau aspek serta sektoral seperti masih ada sektor dan kegiatan lain yang memiliki kontribusi sangat signifikan untuk penurunan gas rumah kaca atau CO2 ini yaitu kebijakan di bidang energi transportasi bahkan di dalam pengolahan sampah dan limbah dan di bidang pertanian,” sambungnya.
Ani menuturkan, salah satu hal bahwa untuk menangani climate change jelas membutuhkan anggaran. Sebuah estimasi yang dibuat bahwa sampai dengan tahun 2030 Indonesia membutuhkan 3461 triliun atau setara dengan 266, 2 triliun per tahun hingga tahun 2030, “Ini sebuah angka yang sangat signifikan dan besar di dalam APBN kita. Kita telah mengidentifikasi belanja-belanja yang berhubungan dengan climate change dan dalam hal ini dukungan APBN untuk meningkatkan kemampuan kita hanya sekitar 34% atau 95,17 trilin dibandingkan kebutuhan sebesar 266,2 triliun pertahunnya,” tuturnya.
“Komitmen pemerintah dalam menangani Climate Change tentu tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja, mekanisme pasar dan dukungn serta peranan dunia usaha menjadi sangat penting juga internasional terutama negara-negara maju yang selama ini sudah banyak pembangunan dan mereka yang banyak mengeluarkan emisi carbon atau gas rumah kaca yang telah menyebabkan pemanasan bumi tentu peranan mereka sangat penting,” tegasnya.
