Khozin (foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dilanda banjir sejak tiga hari lalu. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta pemerintah pusat turun tangan mengatasi banjir Jabodetabek dengan mengambil langkah konkret dan menangani banjir secara holistik.
"Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan penanganan banjir di Jabodetabek sebagai salah satu legacy dengan kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir," ujar Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Politisi PKB ini mengungkapkan, penanganan banjir tidak bisa hanya berbasis kebijakan kepala daerah masing-masing. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengoordinasikan langkah-langkah strategis untuk menuntaskan persoalan banjir yang selalu berulang setiap tahunnya.
Ia juga menyoroti Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), khususnya Pasal 53 ayat (4) huruf d, yang menyebutkan bahwa kawasan aglomerasi Jabodetabekjur bertujuan untuk mempercepat penanggulangan banjir. "Meski UU ini belum efektif karena belum ada Keppres pemindahan ibu kota, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk menyinkronkan kebijakan, termasuk dalam urusan banjir," terangnya.
Lebih lanjut, Khozin menekankan pentingnya penanganan dari hulu, termasuk pengendalian alih fungsi lahan yang menjadi salah satu pemicu banjir bandang di Bogor. Ia juga menyoroti perizinan pendirian perumahan dan pusat perbelanjaan di Jabodetabek yang perlu diaudit agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kita harus memastikan bahwa pembangunan di Jabodetabek tidak semakin memperparah kondisi lingkungan. Perlu audit menyeluruh terhadap perizinan perumahan dan pusat perbelanjaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Khozin.
Menutup pernyataannya, Khozin mengusulkan agar DPR menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan daerah, melibatkan berbagai komisi, guna memastikan kebijakan penanganan banjir dilakukan secara terpadu.
"Ini momentum bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan klasik ini. Saya mengusulkan agar DPR segera menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan daerah di wilayah aglomerasi untuk menyusun solusi dari hulu hingga hilir," tandasnya.
