Juru Bicara Fraksi PKB DPR RI Prana Putra Sohe (foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, SN Prana Putra Sohe menegaskan pentingnya grand design dalam memperkokoh pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, tanpa perencanaan besar yang terstruktur, sulit bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menjalankan tugasnya secara optimal.
“Kita perlu membuat grand design yang jelas agar lima tugas utama BPIP dapat dijalankan dengan maksimal. Tidak mungkin kita bisa melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara efektif tanpa strategi besar yang menyeluruh. Jika ini dijelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto, saya yakin presiden berpendapat anggaran yang tersedia saat ini, hanya Rp46 miliar, masih jauh dari cukup. Kita harus memperkuat BPIP agar bisa lebih optimal,” ujar SN Prana Putra dalam keterangannya ke radarbangsa, selasa, 11 Maret 2025.
Selain itu, Mantan Walikota Lubuklinggau itu juga menyoroti perlunya BPIP memiliki perwakilan hingga ke tingkat daerah untuk memastikan pembinaan ideologi Pancasila berjalan lebih efektif.
“Seperti yang disampaikan Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifinto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII, mengapa kita harus ragu untuk membentuk BPIP di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sebagaimana dulu ada BP7? Jika BPIP diperkuat hingga ke daerah, mereka dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, kita bisa lebih maksimal dalam memperkokoh ideologi Pancasila,” jelasnya.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan ideologi Pancasila, imbuhnya, BPIP memiliki lima tugas utama, yakni; Melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat. Menyusun Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan tentang Pancasila bagi penyelenggara negara, masyarakat, dan institusi pendidikan. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Menyelenggarakan Kajian, Penelitian, dan Pengembangan terkait ideologi Pancasila serta Memberikan Rekomendasi kepada Presiden dalam perumusan kebijakan terkait pembinaan ideologi Pancasila di berbagai sektor. Menurut politisi PKB ini, tugas-tugas ini harus mendapat dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran.
Ia menegaskan bahwa penguatan BPIP bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi merupakan bagian dari Asta Cita nomor satu, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara.
“Anggaran yang tersedia untuk BPIP saat ini masih sangat terbatas. Jika kita ingin benar-benar menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita harus memastikan bahwa pembinaan ideologi Pancasila menjadi prioritas nasional. Kita perlu mengajak Presiden untuk turut serta dalam memperkuat BPIP agar mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal,” tegasnya.
