Gus Imin saat mengunjungi Tambak Ikan Air Tawar di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1). (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Pengelolaan pangan nasional yang belum baik sangat disayangkan karena mempengaruhi produksi pangan dalam negeri. Pasalnya, pemerintah tidak menjadikan Petani, Nelayan, Pembudidaya serta Peternak sebagai subjek dalam pemenuhan produksi pangan nasional.
Saat berdialog dengan para pembudidaya Ikan Tawar di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1), calon wakil presiden (Cawapres) RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menyebut pemerintah berperan penting dalam mengelola pangan nasional. Pada dasarnya, terang Gus Imin, pemerintah memiliki kemampuan, kesempatan untuk menata dengan baik nasib para Petani, Nelayan, Pembudidaya, Peternak dan seluruh masyarakat yang terlibat di dalam mata rantai pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
"Titik pijaknya adalah kewajiban pemerintah di dalam membangun tata kelola pangan agar kita punya perencanaan pangan yang baik. Agar seluruh kebutuhan pangan yang baik ini benar-benar terwujud dengan baik," tuturnya.
"Salah satunya adalah jangan sampai yang menjadi penyangga pangan nasional ini, seperti Petani, Peternak, Pembudidaya, Nelayan, justru tidak menjadi bagian dari satu kesatuan desain pangan nasional," terangnya.
Ketua Umum PKB ini menegaskan, Indonesia dengan penduduk yang jumlahnya sangat banyak pasti membutuhkan konsumsi pangan yang banyak. Belum lagi, lanjutnya, kebutuhan pasar yang besar tidak ditata dengan baik oleh pemerintah sehingga akhirnya dikuasai pihak asing.
"Sehingga kita ingin nanti AMIN menang, pangan terpenuhi dengan baik. Seluruh pembudidaya menikmati hasil dengan sangat baik. Petani, Nelayan dan Peternak menikmati hasil dengan baik karena dari bawah suplainya bagus, dari atas permintaannya bagus. Maka mestinya dua pihak ini saling menguntungkan dengan baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Imin menuturkan bahwa adanya pemerintah itu mulai dari hilir sampai hulunya bertanggungjawab memfasilitasi agar kebutuhan antara produksi dan pasar berjalan dengan adil. "Makanya tema kita adalah keadilan. Keadilan itu artinya apa? Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati seluruh hasil proses pembangunan kita," tutur Gus Imin.
Untuk diketahui, dialog dengan para pembudidaya Ikan Tawar di Tulungagung juga dirangkai dengan penyampaian 'Kontrak Politik' pada pasangan AMIN (Anies-Muhaimin). Turut mendampingi Gus Imin yakni Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini.
Berikut isi Kontrak Politik Pembudidaya Ikan Tawar Tulungagung untuk pasangan AMIN, yakni:
"Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah SWT kami pembudidaya Ikan Tawar menitipkan aspirasi kami untuk diperjuangkan dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya untuk:
1. Mendorong terciptanya kemandirian pembudidaya ikan air tawar dalam hal pakan dan permodalan;
2. Menjaga stabil harga ikan dan pakan;
3. Pengawasan dan pengendalian harga dan kualitas pakan pabrikan;
4. Menjaga kelestarian pembudidaya ikan air tawar adalah untuk usaha kerakyatan;
5. Fasilitasi dan pembinaan untuk meningkatkan daya saing hasil produksi perikanan air tawar nasional untuk pasar global;
6. Melindungi dengan regulasi/pengaturan perundang-undangan untuk pembudidaya ikan air tawar dari hulu sampai hilir.
