Abdul Muhaimin Iskandar (Cawapres RI). (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil peran menyelesaikan persoalan yang dihadapi para Peternak Unggas. Khususnya para peternak yang memproduksi telur.
Sebab, menurut Gus Imin, produksi telur juga termasuk dalam pangan nasional dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga, peternak unggas tidak boleh dipersulit dalam hal kebutuhan pakan hingga proses distribusi hasil produksi mereka.
"Kita membutuhkan terus menerus apa yang disebut kesatuan antara produksi pangan nasional dengan kebutuhan kita, rakyat mendapatkan harga yang terjangkau," ujar Gus Imin usai bertemu para peternak unggas di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (11/1).
Persoalan para peternak, terang Gus Imin, harus segera diselesaikan. Sebab itu, pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN menawarkan sebuah sistem revolusi agro-maritim di mana pemerintah menjadi penyangga.
"Misalnya, pakan ternak mestinya tersedia dengan harga yang stabil. Karena apa? Bulog dan pemerintah berfungsi menjadi penyangga, membeli jagung-jagung produksi pertanian kemudian di stok sebagai buffer stock. Lalu offtaker (pemasok) membeli semua jagung-jagung yang diproduksi petani. Sehingga ketika peternak butuh jagung selalu tersedia dengan harga yang tepat," papar Gus Imin.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para peternak harus dilakukan menyeluruh. Sehingga, baik petani maupun peternak tak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
"Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur. Kalau di pertanian tentu saja pupuk, irigasi, air. Kalau di peternakan tentu transportasi sekaligus apa yang disebut sebagai kebutuhan untuk melindungi seluruh bahan-bahan produksinya. Ini lah yang disebut peran pemerintah yang tidak membiarkan seluruh peternak dan petani menjadi korban. Ini yang disebut perubahan, yaitu perubahan cara kerja pemerintah," ungkap Gus Imin.
"Dari masukan tadi memang harus Presiden yang berbuat, tidak mungkin lagi dilakukan oleh Menteri," imbuhnya.
