Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh (foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh melakukan Reses III tahun 2023 di delapan titik Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Lewat agenda reses ini Oleh Soleh menjaring aspirasi, serta mendengar dan melihat langsung kondisi masyarakat terutama yang paling banyak di kawasan pedesaan.
Dalam kesempatan itu, Oleh Soleh mengatakan ia mendapat apresiasi dari masyarakat atas perjuangan politik PKB yang telah mendorong naiknya Dana Desa saat ini menjadi Rp 2 miliar per-desa.
"Secara umum masyarakat yang diwakili oleh para tokoh juga kepala desa pak camat menegaskan kemanfaatan dana desa yang memberikan vitamin ataupun support terhadap kemajuan desa, mereka menyampaikan kepada saya bahwa mengapresiasi atas inisiasi PKB untuk memperjuangkan dana desa lebih besar lagi bahkan sampai Rp 5 miliar. Jadi masyarakat apresiasi dan mendukung 100 persen atas langkah politik PKB untuk meningkatkan dana desa sampai dengan 5 miliar," kata Oleh Soleh dalam rilisnya yang diterima, Jumat, 11 Agustus 2023.
Oleh juga mendapat aspirasi dari para pendidik keagamaan yang mana meminta kesetaraan dalam pendidikan terutama dari sisi pembiayaan dengan kata lain politik anggaran. "Mereka ingin agar tidak ada lagi soal perbedaan kanyaah antar pendidikan keagamaan maupun pendidikan formal. Oleh sebab itu tentu ini menjadi catatan bagi saya sebagai Caleg DPR RI jikalau misalkan saya ke DPR-RI untuk memaksimalkan fungsi dan kemanfaatan UU pondok pesantren," kata Oleh.
Sehingga UU pondok pesantren lebih dirasakan sebagai payung hukum dalam politik anggaran agar kanyaah dari pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah itu sama antara pendidikan formal dan nonformal. Selanjutnya aspirasi yang didapati dari reses ini menyoal kesejahteraan yang berkeadilan. Dimana sudah menjadi fakta dan kenyataan bahwa ekonomi banyak bergerak di perkotaan sementara di pedesaan ini kembang kempis.
"Di pedesaan cukup landai apa lagi pasca covid, sementara support perkotaan dari perdesaan, baik dari tenaga kerja kemudian bahan makanan pokok dan yang lain-lain bayangkan kalau tidak ada masyarakat pedesaan perkotaan pun akan tidak maju," katanya. "Oleh sebab itu perlu dibuat grand desain pola pembangunan kedepan agar kesejahteraan berkeadilan ini," ujarnya.
Oleh juga meminta agar pemerintah memberikan bantuan untuk pelaku UMKM yang lebih banyak kepada masyarakat desa. "Prosentase masyarakat desa ada 78.000 desa ini ya ekuivalen dengan 70 persen sampai 80 peren penduduk Indonesia oleh sebab itu ini menjadi catatan penting bagi saya sebagai anggota DPRD Provinsi untuk menavigasi mengarahkan APBD provinsi bisa dirasakan oleh masyarakat pedesaan," kata Oleh.
