Wapres Maruf Amin Tegaskan Pemerintah Terus Hadirkan Ekosistem Usaha Berkeadilan

Rahmad Novandri | Kamis, 16/02/2023 17:35 WIB
Wapres Maruf Amin Tegaskan Pemerintah Terus Hadirkan Ekosistem Usaha Berkeadilan KH Maruf Amin (Wakil Presiden RI). (Foto: twitter @Kiyai_MarufAmin)

RADARBANGSA.COM - Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Maruf Amin menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan ekosistem usaha yang berkeadilan bagi semua pelaku usaha. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Strategi Peningkatan Kinerja Persaingan Usaha Nasional dan Penganugerahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Awards 2023.

"Pemerintah terus bekerja untuk memastikan hadirnya ekosistem usaha yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha," kata Kiai Maruf seperti dilansir dari antaranews, Kamis, 16 Februari 2023.

Menurut Wapres, peranti untuk menghasilkan ekosistem usaha berkeadilan sudah disediakan, yakni Undang-Undang Cipta Kerja yang juga memuat pengaturan persaingan usaha. "Kini kuncinya ada pada kesiapan dan dukungan pemangku kepentingan dalam tataran
eksekusinya," terangnya.

Diungkapkannya, demokrasi ekonomi tidak mungkin dapat tercapai tanpa persaingan usaha yang sehat. "Persaingan usaha yang sehat mendorong tumbuhnya inovasi, peningkatan kualitas dan keragaman produk, dan harga yang lebih kompetitif sehingga ujungnya konsumen akan diuntungkan," tukasnya.

Namun, lanjut Wapres, dinamika ekonomi global dan disrupsi dunia usaha telah menjadikan persaingan bisnis kian kompleks. "Jika ditelusuri lebih jauh, seakan-akan ada dua bandul yang bertentangan, yaitu antara perusahaan besar dan UMKM. Industri besar kerap diuntungkan dari penguasaan jaringan, serta informasi pasar dan preferensi konsumen melalui analisis big data. Beberapa privilese atau hak istimewa tersebut tidak dimiliki oleh UMKM, apalagi pelaku usaha tradisional," tandasnya.

Padahal, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi dan merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat tapi tidak menikmati bagian kue di dalam perdagangan barang dan jasa yang sama besarnya dengan perusahaan besar karena keterbatasan sumber daya dan kesempatan.

"Oleh karenanya, isu terkait demokrasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan penting dikedepankan oleh KPPU dalam implementasi kebijakan persaingan usaha, khususnya dalam mengoptimalkan potensi UMKM kita dalam struktur ekonomi nasional yang sehat dan kondusif," tuturnya.