Wapres RI Minta Pimpinan Tinggi Tingkatkan Pelayanan Publik dan Penataan Birokrasi

Rahmad Novandri | Kamis, 06/10/2022 19:30 WIB
Wapres RI Minta Pimpinan Tinggi Tingkatkan Pelayanan Publik dan Penataan Birokrasi KH Maruf Amin (Wakil Presiden RI). (Foto: twitter @Kiyai_MarufAmin)

RADARBANGSA.COM - Wakil Presiden (Wapres), KH Maruf Amin mendorong peningkatan pelayanan publik dan percepatan penataan birokrasi agar birokrasi Indonesia semakin baik sekaligus dapat bersaing secara global. Menurutnya, dalam mengukur daya saing, berbagai lembaga pemeringkat lokal dan internasional antara lain menggunakan indikator efektivitas pelayanan, keterbukaan dan transparansi, dan kemudahan berusaha yang masuk ke dalam ranah birokrasi.

"Selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat, kita juga harus menata birokrasi agar berkontribusi terhadap perbaikan indikator Indonesia di mata komunitas internasional. Hal ini berguna pula bagi daya tarik investasi ke Indonesia," ujar Kiai Maruf dalam acara Penganugerahan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan Launching Sistem lnformasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 4.0, secara virtual, Kamis, 6 Oktober 2022.

Wapres memaparkan, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan dan penataan birokrasi ini adalah dengan proses seleksi kepemimpinan yang komprehensif. "Kita semua perlu menaruh perhatian tinggi terhadap perbaikan ekosistem kebijakan seleksi kepemimpinan yang komprehensif, agar seluruh standar yang lebih baik itu dapat diwujudnyatakan,” terangnya.

Kiai Maruf pun mendorong adanya manajemen pembentukan serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang rinci dan menyeluruh. "Di sinilah, pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta ASN di level nasional dan daerah yang kontekstual serta sejalan dengan desain besar pembangunan nasional dan daerah," tegasnya.

Wapres berharap ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dengan lembaga lain karena seluruhnya telah memenuhi standar maupun indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan. "Saya harapkan semua kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian/lembaga dan pemda yang “tinggal kelas”. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian di pusat dan daerah harus memiliki komitmen mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat," imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para instansi yang mendapatkan penilaian kategori “Sangat Baik” dan “Baik” dalam penyelenggaraan Proses Seleksi JPT.

"Dalam konteks kelembagaan birokrasi yang mengedepankan sistem merit ini, saya mengucapkan selamat kepada instansi, baik di pusat dan daerah, yang telah berhasil memperoleh penilaian kategori “Sangat Baik” dan “Baik” dalam penyelenggaraan Proses Seleksi JPT secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi harus diletakkan sebagai bagian penting dari proses transformasi birokrasi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Maju," pungkasnya.