Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI). (Foto: dprgoid)
RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menerima kunjungan Courtesy Call delegasi Uni Eropa yang dipimpin oleh YM Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Kunjungan tersebut membahas hubungan Indonesia-Uni Eropa yang telah terjalin selama lebih dari tiga puluh tahun, utamanya kerja sama dalam bidang ekonomi.
Indonesia sendiri telah lama menjadi mitra penting di kawasan Uni Eropa. Khususnya sebagai pasar potensi dan sumber bahan baku.
Meutya juga menyambut baik prinsip-prinsip kebijakan Uni Eropa, di antaranya security, prosperity, dan sustainability. Selain itu, Indonesia juga mengapresiasi Uni Eropa karena telah membantu negara Asia Tenggara khususnya Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19.
“Kami juga menyampaikan apresiasi atas bantuan Uni Eropa ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19," ujar Meutya seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.
Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan terhadap pasar dan investasi dari Uni Eropa, di mana secara umum neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 mengalami surplus 21,74 miliar dollar AS didukung oleh total nilai ekspor 163,31 miliar dollar AS dan total nilai impor 141,57 miliar dollar AS. Hal ini dikarenakan faktor kinerja ekspor didukung kenaikan permintaan dan harga komoditas andalan Indonesia, seperti batubara dan minyak sawit.
Politisi Fraksi Golkar itu juga mengapresiasi peran Uni eropa sebagai kontributor utama untuk COVAX. “Kerja sama dan kemitraan dalam pengadaan vaksin di tengah pandemi COVID-19 merupakan keharusan bagi kedua belah pihak untuk memastikan semua penduduk menerima vaksinasi tanpa pengecualian," paparnya.
Selain itu, Kedua belah pihak juga menyepakati bahwa perundingan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) harus dituntaskan demi meningkatkan peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan. IE-CEPA ini adalah kerangka kerja sama yang diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi peningkatan kerja sama bilateral kedua belah pihak.
