Anggia Erma Rini (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB). (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras satu juta ton tahun ini. Ditegaskannya, rencana tersebut akan membuat harga beras jatuh dan hasil panen bisa tidak terserap semua.
"Rencana itu bukan hanya bakal membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, yakni kemungkinan tidak terserap di tengah masuknya musim panen saat ini," kata Anggia di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.
Menurut Anggia,, masa panen sudah di depan mata, sehingga tidak ada alasan jika tetap dilakukan impor beras. "Sangat tidak masuk di akal jika impor dilakukan saat petani sudah akan menghadapi momen panen musim tanam I (MT I) yang biasanya lebih banyak menghasilkan, di April dan Mei ini. Alasan apapun, rasanya itu di luar nalar kita semua," ujarnya.
Dijelaskannya, masa panen petani dalam beberapa hari ini tentu akan membuat stok beras lebih banyak dari waktu normal, meskipun memang diperkirakan tidak semua dalam kondisi baik. Sangat mungkin ada sebagian hasil panen yang memiliki kandungan air lebih banyak. Alhasil, harga bisa terkerek turun.
"Bisa jadi curah hujan tinggi saat ini berpengaruh pada hasil panen. Namun, kita tidak bisa menerima alasan pemerintah bahwa impor untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan stok di Bulog. Juga alasan karena untuk kebutuhan bansos. Bukankah itu bisa dioptimalkan dari hasil panen petani domestik kita?" ujar Anggia.
Politisi PKB ini berjanji akan meminta klarifikasi langsung Menteri Pertanian terkait rencana impor. "Jika impor beras juga terkait dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, maka kami akan mendorong teman-teman di komisi lain agar ikut mengerem rencana mitra kerjanya," ujarnya.
Anggia menggarisbawahi lebih baik memanfaatkan potensi beras dalam negeri yang ada dulu, sembari terus memperkuat ikhtiar peningkatan produksi dalam negeri. "Sebelum terlambat, dan akan makin menyengsarakan petani kita, pemerintah harus membatalkan rencana kebijakan yang jelas-jelas tidak pro-rakyat ini," tandasnya.
