Anggota FPKB Siti Mukaromah (foto: Istimewa)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator pertama adalah bagaimana penanganan pandemi virus Corona (Covid-19), dan yang kedua adalah pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 merupakan tantangan multisektor.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan tantangan ini ada di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, sektor perekonomian, hingga sektor kemaritiman investasi, maupun keamanan.
Secara khusus, terkait pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Siti adalah bagaimana tercipta pemulihan sektor produksi dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Pembangunan nasional tahun 2021 akan sangat bergantung pada beberapa hal. Terutama bagaimana tercipta adanya pemulihan sektor produksi dan peningkatan daya beli masyarakat,” kata Erma saat Rapat Kerja Banggar DPR RI secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Junu 2020.
Menurut Erma, daya beli masyarakat pada tahun 2020 ini betul-betul sangat menurun. Dan perlu diperhatikan permodalan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan tentunya bagaimana UMKM dan pengusaha besar bisa menjadi saling terjalin kebersamaan. Sehingga, bisa mengurangi impor bahan baku industri.
Di sisi lain, Erma mengharapkan perhatian terhadap UMKM dari Pemerintah itu butuh tindakan konkret. Di mana sektor perekonomian di tengah pandemi Covid-19 saat-saat ini merupakan sektor yang berada dalam posisi terdampak yang sangat luar biasa.
Maka, ia mendorong adanya strategi dan sinergitas lintas kemitraan dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi bagi masyarakat kecil khususnya UMKM.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB ini juga menyoroti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas merupakan tantangan tersendiri dalam sistem pendidikan dan kesehatan yang mampu beradaptasi di tengah pandemi.
Menurut Erma, ada semacam gap dalam fasilitas pendidikan, dalam hal ini antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Untuk itu, dia mendesak Pemerintah memberikan adanya solusi yang terjadi di tengah masyarakat tersebut.
“Termasuk, juga tentang bagaimana pendidikan pesantren kita butuh perhatian khusus dari Pemerintah. Terlebih, dalam situasi new normal, mereka membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah secara langsung,” terangnya.
“Jadi, saya tentunya memberi masukan dan berharap mengingar pendidikan pesantren adalah bagian dari salah satu generasi masa depan dimana negara harus memberikan kesempatan yang sama,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.
Hadi dalam rapat kerja itu Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dan Seskemenko PMK Y.B. Satya Sananugraha
