Pemkab Mappi Minta Bantuan Pusat Atasi Ketertinggalan Infrastruktur

Rahmad Novandri | Rabu, 07/03/2018 20:58 WIB
Pemkab Mappi Minta Bantuan Pusat Atasi Ketertinggalan Infrastruktur Kristosimus Agawemu (Bupati Mappi). (Foto: metromerauke)

MERAUKE, RADARBANGSA.COM - Fokus Pemerintah Pusat untuk menggenjot infrastruktur wilayah Papua dan Papua Barat masih terus berjalan hingga 2019 mendatang. Namun, belum semua wilayah yang bisa dijangkau untuk membangun infrastruktur.

Salah satunya adalah Kabupaten Mappi, Papua yang memiliki potensi sumber daya alam cukup memadai di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Sarana infrastruktur, kesehatan, pendidikan, termasuk sumber daya manusia di wilayah hasil pemekaran Kabupaten Merauke ini masih jauh tertinggal.

Bupati Mappi, Kristosimus Agawemu meminta pemerintah pusat turut serta membangun Mappi yang 90 persen wilayahnya adalah perairan atau sungai. “Kondisi Kabupaten Mappi, Papua, sangat minim infrastruktur dasar. Mulai dari gedung kantor, infrastruktur jalan, sarana pendidikan, kesehatan hingga transportasi sangat minim,” kata Agawemu seperti dikutip okezone.com, Rabu, 7 Maret 2018.

Menurutnya, APBD senilai Rp1,2 triliun dinilai tidak memadai untuk melakukan pembangunan secara masif, akibat letak geografis yang 90 persen sungai. Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat dan menjadi daerah berkembang dan maju.

“Jika ingin berkembang dan maju, butuh beberapa hal, yaitu pengembangan pelabuhan, bandar udara, pengembangan konektivitas angkutan sungai yang menghubungkan distrik atau antar kampung hingga kabupaten dengan menggunakan kapal," jelasnya.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut lanjutnya, juga masuk dalam kategori tertinggal. Ditambah lagi fasilitas pendidikan meliputi gedung sekolah hingga fasilitas penunjang, masih jauh dari harapan.

“Posisi kami saat ini ada 260 kampung dengan sekolah di bawah standar. Kurang tenaga guru, tenaga medis. Kami sangat membutuhkan sembilan disiplin ilmu tenaga kesehatan,” pungkasnya.


Berita Terkait :