MATARAM, RADARBANGSA.COM - Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan, di antara tantangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terkait ekonomi yang berkeadilan. Saat ini, kesenjangan ekonomi di negeri ini sudah sangat terasa.
“Bagian terbesar aset ekonomi di negeri ini dikuasai oleh segelintir orang. Sedangkan bagian terbesar masyarakat memperebutkan ‘remah-remah’ sisanya,” ujar Kiai Ma`ruf saat pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 di Islamic Center Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kamis, 23 November 2017.
Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, hal tersebut bisa menjadi bom waktu dan bisa memantik terjadinya konflik horizontal yang laten. Oleh karena itu, perlu ada upaya sungguh-sungguh yang terencana untuk mengikis kesenjangan tersebut.
“Kami mengapresiasi bapak Presiden yang telah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil langkah dan upaya guna mengikis kesenjangan tersebut," ucap Kiai Ma`ruf seperti dikutip nu.or.id.
Ia mengungkapkan, ide Presiden memberlakukan kebijakan redistribusi aset dan kemitraan antara usaha kecil-menengah dengan pengusaha besar merupakan terobosan yang perlu diformalkan menjadi kebijakan negara.
Munas alim ulama ini, lanjutnya, akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu materi pembahasan. Regulasi yang menyebabkan terbukanya peluang kepemilikan aset secara berlebihan akan dikaji secara kritis dan akan dibuat rekomendasi adanya regulasi baru yang memperkuat kebijakan redistribusi aset.
“Sehingga tidak terjadi adanya penguasaan aset dan tanah yang berlebihan oleh sekelompok orang, padahal di sisi lain banyak masyarakat yang tidak memilikinya. Munas akan merumuskan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh NU terkait dengan masalah ini,” tuturnya.
Sekadar informasi, perhelatan Munas-Konbes NU 2017 ini dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi. Turut hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Menpora Imam Nahrawi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah duta besar.
