Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. (Foto: ig @bbtfindonesia)
RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen kuat untuk berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kesepakatan ini dicapai dalam forum Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2025 hari kedua yang digelar di Denpasar, Kamis (12/6).
Fokus utama kolaborasi tersebut meliputi kebijakan terpadu pengelolaan sampah, penataan transportasi, serta penanganan kunjungan wisatawan terutama yang berperilaku menyimpang. Kedua pemerintah daerah sepakat mengintegrasikan strategi dan sumber daya demi mewujudkan destinasi wisata yang bersih, aman, dan nyaman.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggenjot tiga aspek krusial dalam menata ulang sistem pariwisata Bali. Salah satunya adalah penanganan sampah melalui Gerakan Bali Bersih Sampah berdasarkan SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2025.
"Kami fokuskan pada pengelolaan sampah di sumbernya serta pembatasan plastik sekali pakai di bawah 1 liter. Semua elemen pemerintah daerah, desa adat, pelaku usaha, hingga tempat ibadah diwajibkan mengikuti kebijakan ini," tegas Koster.
Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov Bali mengatur ulang lalu lintas dan jam operasional serta merencanakan pembangunan underpass di Denpasar dan Badung, yang dibiayai dari 10% Pendapatan Asli Daerah (PAD) pariwisata. Koster juga mengungkapkan pengaktifan kembali Armada Kendaraan Dewata dan penjajakan moda transportasi berbasis rel.
Sementara itu, terkait wisatawan asing yang melakukan pelanggaran, Koster menegaskan langkah tegas telah diambil oleh tim gabungan kepolisian dan imigrasi.
"Lebih dari 400 wisatawan asing yang berperilaku menyimpang telah dideportasi demi menjaga kenyamanan dan ketenangan Bali sebagai destinasi unggulan dunia," ungkapnya.
Ia juga menyoroti peningkatan kunjungan internasional dan pendapatan daerah sebagai indikator suksesnya kebijakan pemulihan pariwisata. Rata-rata kunjungan internasional mencapai 20.309 orang per hari pada April 2025, dengan penerimaan pajak daerah tertinggi dipegang Kabupaten Badung sebesar Rp 5,9 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno juga menyatakan hal serupa. Ia mengatakan kesiapan pihaknya menjalin kerja sama lebih erat dengan Bali, terutama dengan memanfaatkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 4,8 triliun dan dukungan tiga BUMD: Bank DKI, MRT, dan Transjakarta.
"Dari 9,5 juta wisatawan domestik ke Bali, 6 juta di antaranya berasal dari Jakarta. Kolaborasi ini penting untuk menjaga keseimbangan kunjungan dan penerimaan daerah,” kata Rano.
Jakarta juga memperkuat identitas kulturalnya melalui kebijakan penampilan budaya Betawi di 10 hotel, serta mengembangkan ekosistem perfilman lewat pembentukan Jakarta Film Commission dan konsep "Jakarta Kota Cinema".
"Kami juga memperluas kebijakan ASN wajib naik transportasi umum setiap Rabu untuk mendukung mobilitas berkelanjutan,” tambahnya.
Ketua Panitia BBTF 2025, Putu Winastra, menekankan bahwa BBTF tak sekadar menjadi ajang pameran, tapi juga menjembatani kolaborasi strategis antara pelaku industri dan pemerintah.
"BBTF telah menciptakan hubungan yang lebih mendalam antara produk dan destinasi serta memperkuat dampak internasionalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Partha Adnyana menyoroti peran vital asosiasi ASITA sebagai penggerak utama dalam rantai layanan pariwisata.
"ASITA adalah dapur pariwisata nasional. Kami berkomitmen memperkuat posisinya sebagai frontliner industri wisata Indonesia,” tegasnya.
Dengan sinergi yang semakin konkret antara Bali dan Jakarta, harapan besar muncul untuk menciptakan sistem pariwisata nasional yang berkelanjutan, tertib, dan semakin kompetitif di mata dunia.
