WTO OMC (foto: wto.org)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Duta Besar RI untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Syamsul Bahri mengatakan Agenda “Trade Policy Review” (TPR) akan diselenggarakan pada 2-4 November 2020. Penyelenggaraan TPR untuk setiap negara ini telah ditentukan di waktu yang telah disepakati sebelumnya. Indonesia mendapat giliran tinjauan dari WTO setiap tujuh tahun sekali.
TPR adalah mekanisme transparansi di WTO untuk meninjau perkembangan serta capaian kebijakan perdagangan dan hal lain yang terkait dengan perdagangan yang dilakukan oleh antar anggota WTO.
Direktur Perundingan Multilateral Kementrian Perdagangan, Dandy Satria Iswara menjelaskan inti dari pertemuan tersebut adalah mengenai penjelasan kebijakan dan keterbukaan informasi.
"Nantinya, setiap anggota WTO diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan pertanyaan kepada Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan keberhasilan-keberhasilan Pemerintah Indonesia di bidang perdagangan kepada para anggota WTO," ujar Dandy.
Dalam agenda TPR ini, WTO akan mencermati kebijakan program prioritas perdagangan internasional. Syamsul mengungkapan TPR bukanlah wadah untuk menghakimi dan menyengketakan kebijakan anggota WTO. TPR bertujuan memahami kemajuan anggota WTO dari aspek kebijakan dan program prioritas yang mendukung perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Pada pertemuan tersebut akan dibahas perkembangan dan capaian kebijakan lintas sektoral Pemerintah Indonesia di bidang perdagangan selama kurun waktu 2014-2019,” ungkap Syamsul saat Siaran Pers, 23 Desember 2019.
Tinjauan kebijakan yang akan dilakukan oleh anggota WTO dibuat berdasarkan laporan yang telah disusun oleh Sekretariat WTO dan laporan Pemerintah. Terkait dengan hal ini, Syamsul mengatakan pihaknya akan melihat laporan yang disusun Sekretariat WTO secara cermat dan akan memberikan masukan sehingga laporan tersebut lebih lengkap dan objektif.
