Kawasan Jatiluwih, Tabanan, Bali. (Foto: bluewaterexpresa)
RADARBANGSA.COM - Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri, Ir. Nyoman Baskara, M.M., mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah dan stakeholder untuk mempertahankan status kawasan Jatiluwih, Tabanan, sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO. Ia menilai perhatian pemerintah sejauh ini masih kurang signifikan.
“Pengakuan UNESCO terhadap kawasan Jatiluwih adalah pengakuan terhadap keluhuran peradaban pertanian dan budaya Bali, sekaligus sebagai citra Indonesia,” ujar Baskara saat ditemui di Denpasar, Sabtu (2/8/2025).
Isu degradasi kawasan Jatiluwih sendiri sudah lama mengemuka ke publik dan menuai kritik konstruktif dari berbagai kalangan. Kawasan ini sebelumnya diakui UNESCO pada 2012 setelah perjuangan panjang para tokoh lokal, termasuk almarhum Prof. Wayan Windia.
Baskara menuturkan, sebelum pengakuan tersebut, tim yang dipimpin Windia telah membangun keterpaduan antara pemerintah daerah Bali dan pemerintah pusat untuk meyakinkan UNESCO. “Kita perlu mengingat kembali bagaimana beratnya perjuangan para tokoh tersebut,” ujarnya.
Untuk mencegah pencabutan status WBD oleh UNESCO, Baskara menyebut sejumlah komitmen yang harus dipenuhi, seperti menjaga kelestarian lingkungan, mengembangkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal, hingga mengawal tata ruang kawasan secara konsisten.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bali, termasuk gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD, menyatukan langkah perbaikan. “Akan sangat baik dimulai dari membuka kembali komitmen yang pernah disepakati, lalu memotret berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan,” katanya.
Baskara menambahkan, hubungan dengan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait juga perlu diperkuat. “Semua pihak mesti memahami bahwa perjuangan ini adalah demi menjaga martabat bangsa di mata dunia, khususnya martabat rakyat Bali,” tegasnya.
