Chusnunia Chalim (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI). (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Aktivitas manufaktur Indonesia ambruk pada Juni 2025. Berdasarkan Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di 46,9 pada Juni 2025 dan merupakan yang terendah sejak April 2025 (46,7).
“Pertumbuhan industri manufaktur Indonesia ini berkaitan dengan penyerapan lapangan kerja dan kondisi pekerja. Maka jika aktivitas manufaktur ini ambruk maka sudah pasti memberikan dampak besar bagi kondisi pekerja kita. Situasi ini harus diantisipasi oleh pemerintah,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Ri Chusnunia dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).
Nunik-sapaan akrab Chusnunia-menjelaskan melemahnya industri manufaktur di Indonesia tidak terlepas dari kian menurunnya tingkat penjualan produk industri manufaktur di pasaran. Menurutnya situasi ini berdampak mendorong perusahaan untuk mengurangi kapasitas produksi sehingga berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja.
“Kita tak bisa memungkiri kondisi ini juga turut dipengaruhi oleh banyaknya peredaran barang impor yang tidak sesuai standar dan ketentuan pasar di Indonesia disamping factor perang dagang dan kenaikan suku bunga yang tentunya berdampak,” ungkap politisi PKB tersebut.
Terkait maraknya peredaran barang impor, kata Nunik Komisi VII DPR meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memberikan tindakan tegas bagi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terbukti melanggar prosedur. LPK sendiri adalah lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar, termasuk sertifikasi produk.
“BSN berperan dalam menetapkan dan membina LPK serta memastikan standar yang diterapkan, bila perlu dicabut akreditasinya bagi LPK yang melanggar, kami juga akan ikut mengawasi berdasarkan laporan-laporan masyarakat yang masuk,” tambah politisi yang akrab disapa Nunik tersebut.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah untuk menambah ruang lingkup jenis barang yang diawasi untuk meningkatkan perlindungan pasar domestik dari banjirnya produk impor.
“Komisi VII DPR RI juga meminta BSN untuk memberikan akreditasi hanya kepada LPK yang berkinerja baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud perlindungan pasar domestik,” pungkasnya.
