Upacara pelantikan PNS. (Foto: IG @pusdikbekang_pusbekangad)
RADARBANGSA.COM - Kabupaten Banyuwangi saat ini tengah mengalami kekurangan sekitar 6.000 aparatur sipil negara (ASN), terdiri dari 2.500 guru, serta sisanya tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Kekosongan ini diperparah dengan jumlah pensiunan yang rata-rata mencapai 700 orang setiap tahun.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menyatakan pihaknya berharap proses rekrutmen ASN bisa berjalan secara konsisten setiap tahun.
"Kami berharap proses rekrutmen bisa terus berjalan setiap tahunnya dan kapasitas anggaran mampu. Sehingga kita bisa memenuhi sesuai harapan kebutuhan pegawai,” ujar Ilzam saat ditemui pada Selasa (3/6/2025).
Namun demikian, hingga awal Juni 2025, belum ada kepastian terkait pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurut Ilzam, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Saat ini kami fokus menyelesaikan penataan dan pengangkatan PPPK hasil seleksi tahun 2024,” jelasnya.
Ilzam juga menambahkan bahwa pemerintah pusat sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bagi peserta seleksi tahap pertama tahun 2024 yang belum lulus penuh. Namun pelaksanaannya masih belum bisa dijalankan karena belum ada peraturan teknis yang diterbitkan BKN.
"Keputusan MenPAN-RB sudah ada tahun 2024, bahwa periode pertama yang tidak lulus akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Tapi, mekanisme petunjuk teknisnya kita masih menunggu Peraturan Kepala BKN seperti apa,” terangnya.
Ilzam menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi saat ini memprioritaskan penyelesaian seleksi PPPK tahap pertama sebelum melanjutkan ke seleksi tahap kedua. Hal ini termasuk peserta yang telah mengikuti ujian namun belum masuk dalam database BKN.
"Peserta yang sudah mengikuti ujian otomatis tercatat di sistem BKN. Namun kebijakan lanjutan terkait pengangkatan paruh waktu ini masih menunggu juknis resmi,” tambahnya.
Untuk pembiayaan pengangkatan PPPK, Pemkab Banyuwangi mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, tidak seluruh kebutuhan anggaran dapat ditutup dari sumber tersebut.
“PPPK, ada sharing anggaran melalui DAU. Tapi tidak seluruhnya bisa ter-cover DAU,” jelas Ilzam.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kepastian pengadaan CASN untuk tahun 2026, karena fokus pemerintah pusat masih tertuju pada penuntasan proses PPPK.
