Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda (foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai pemerintah perlu memprioritaskan fasilitas pemudik roda dua pada Lebaran tahun depan. Langkah ini menyusul keberhasilan pemerintah dalam mengelola arus mudik dan balik Lebaran tahun 2025.
"Saya apresiasi setinggi-tingginya atas kerja luar biasa yang dilaksanakan oleh semua pihak dengan tugas dan perannya masing-masing. Ini capaian luar biasa, di tengah berbagai keterbatasan, mudik 2024 dapat terlaksana dengan baik. Ke depan kita perlu untuk memikirkan fasilitas lebih baik bagi pemudik roda dua," ujar Syaiful Huda saat rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan terkait Evaluasi Penyelenggaran Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, di Kompleks Parlemen, Rabu (23/4/2025).
Legislator PKB itu mengatakan secara umum pelaksanaan mudik dan balik Lebaran 2025 berjalan dengan baik. Pemerintah dinilai mampu menyiapkan strategi terkait pola perjalanan, kesiapan infrastruktur, hingga rekayasa lalu lintas secara baik. Rata-rata angka pelambatan perjalanan dapat ditekan dengan baik. “Kami melihat jika angka keterlambatan bisa dikendalikan dengan baik sehingga masyarakat relatif tidak mengalami banyak gangguan selama arus mudik maupun balik di Lebaran tahun ini,” katanya.
Kendati demikian ada beberapa catatan, kata Huda yang bisa menjadi penyempurnaan penyelenggaraan Mudik Lebaran tahun depan. Di antaranya adanya pola keberangkatan pemudik pada tahun ini. Jika sebelumnya pemudik cenderung berangkat sebelum Idul Fitri untuk melaksanakan salat Id di kampung halaman, tahun ini banyak yang memilih mudik setelah salat Id di kota asal.
"Ada perubahan pola yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jika dulu pemudik merasa salat Id lebih baik di kampung halaman, tahun ini tidak ada beban moral seperti itu, mereka baru mudik setelah salat Id di kota masing-masing," jelasnya.
Perubahan pola ini menyebabkan penumpukan kendaraan pada hari pertama Lebaran. Perjalanan Jakarta-Cirebon yang biasanya ditempuh dalam empat jam, memakan waktu tujuh hingga delapan jam. Ketiadaan kebijakan one way pada hari H juga memperparah kemacetan. "Saya mengalami sendiri peristiwa ini. Menurut saya, perilaku baru ini harus diantisipasi. Jika terjadi pergeseran pola pemudik, one way harus diberlakukan pada hari H jika terjadi penumpukan. Perubahan pola ini harus diantisipasi," urai Legislator asal Jabar 7 ini.
Politikus PKB ini juga mengapresiasi penerapan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai efektif mengurai kemacetan. Ia berharap, kebijakan ini juga diterapkan bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta pada mudik tahun depan. "Jika BUMN dan perusahaan swasta juga melaksanakan WFA menjelang mudik Lebaran, ini akan berdampak baik untuk mengurangi kemacetan," tambahnya.
Secara khusus Huda meminta agar pemerintah terus memperbaiki layanan mudik bagi pemudik roda dua. Menurutnya dari 223 korban tewas dalam mudik Lebaran tahun 2025 didominasi oleh pemudik roda dua. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana memfasilitasi pengangkutan sepeda motor pemudik.
"Ini penting untuk mengurangi kecelakaan roda dua yang hampir 80 persen merenggut nyawa pemudik. Saya melihat ada penurunan drastis pemudik yang membawa anak mudik menggunakan sepeda motor karena adanya kesadaran menjaga keselamatan keluarga. Tahun depan harus ada terobosan untuk mengurangi kecelakaan dengan memfasilitasi pemudik roda dua," pungkasnya.
