Mafirion (Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB). (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus berulang. Anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafirion meminta pemerintah terus meningkatkan pendekatan dialogis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
"Pemerintah harus meningkatkan jalur dialog secara intensif dengan kelompok-kelompok bersenjata di Papua karena situasi kekerasan di Bumi Papua ini terus berlangsung sejak lama. Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun," kata Mafirion dalam keterangannya, Selasa, 15 April 2025.
Dia mengungkapkan pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama. Kendati demikian pendekatan ini akan diyakini akan bisa menghasilkan solusi perdamaian abadi. Ini bukan pendekatan singkat tapi harus berkesinambungan.
"Kita pernah memiliki sejarah konflik yang terjadi di Aceh. Tapi dengan adanya dialog demi dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai Helsinki, konflik itu bisa terselesaikan. Pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan," ujarnya.
Pendekatan dialogis, kata Mafirion, pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh. Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, aktivis HAM dan melakukan pendekatan non militer secara humanis.
"Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi," terang Mafirion.
Legislator asal Riau ini menegaskan jika pembunuhan 12 pendulang emas oleh KKB jelas-jelas bukan peristiwa kriminal biasa. Menurutnya, pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh motif politik.
"Pembunuhan kepada pendulang emas ini adalah tindakan kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan pertama kali pembunuhan dilakukan. Tidak ada rasa aman dan nyaman warga sipil di Papua karena selalu berada dalam ancaman pembunuhan yang bisa terjadi kapanpun. Harta benda warga sipil juga habis dengan adanya konflik ini," ungkapnya.
Mafirion mengatakan pemerintah harus terus bergerak meningkatkan keamanan warga sipil yang tinggal di Pulau Cendrawasih itu. Ia mengakui pemerintah telah berusaha untuk mengatasi konflik yang terjadi di Papua mulai dari pendekatan keamanan, militer.
"Tapi berkaca dari berbagai pendekatan keamanan dan militer yang telah dilakukan, pemerintah harusnya sudah dapat memetakan pendekatan dialogis untuk mencapai penyelesaian konflik," tuturnya.
