Anggota DPR RI, Asep Romy Romaya (foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Langkah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar rapat dengan 43 kementerian/lembaga (K/L) untuk pengentasan kemiskinan diapresiasi banyak kalangan.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menilai langkah ini memunculkan optimistime baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Selama ini problem utama dalam pengentasan kemiskinan di tanah air adalah adanya ego sektoral antara K/L sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan di masing-masing seolah berjalan sendiri-sendiri. Lebih parahnya setiap K/L mempunyai data yang berbeda sehingga berbagai program tersebut kerap overlaping,” ujar Asep Romy Romaya, Senin (17/3/2025).
Untuk diketahui Menko PM Muhaimin Iskandar menggelar rapat bersama 43 K/L membahas Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Inpres OPPKE). Rapat yang digelar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan tersebut di antaranya dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Romy menjelaskan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas yang diamanahkan Presiden Prabowo. Saat ini, jumlah masyarakat miskin mencapai 24,8 juta orang atau 8,7 persen dari total populasi Indonesia. Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 4,5 persen pada tahun 2029.
“Kemiskinan menjadi prioritas dari Presiden Prabowo maka sudah seharusnya K/L tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tetapi kompak bersama. Di sini kami mengapresiasi secara khusus Menko PM Muhaimin Iskandar yang berhasil mengajak duduk bareng para pimpinan kementerian/lembaga,” katanya.
Legislator PKB dari Dapil Jabar II ini juga memberikan apresiasi terhadap rencana penggunaan DTSEN dalam berbagai program pengentasan kemiskinan di tanah air. Menurutnya hal itu akan meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam berbagai penyaluran bantuan sosial maupun dukungan pemberdayaan kepada masyarakat.
“Perpaduan antara DTSEN dengan koordinasi antar lembaga di bawah koordinasi Menko PM kami yakini akan mempercepat target penurunan angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim yang ditarget selesai di 2026,” pungkasnya.
