Cucun Minta Pemerintah Berikan Perlindungan Bagi PMI Korban Penembakan di Malaysia

Rahmad Novandri | Selasa, 28/01/2025 15:25 WIB
Cucun Minta Pemerintah Berikan Perlindungan Bagi PMI Korban Penembakan di Malaysia Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR RI). (Foto: istimewa)

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI bidang Kokesra, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang menjadi korban kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau Coast Guard Malaysia, yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

Dia mengungkapkan, PMI yang terluka masih dalam pengawasan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Untuk itu, dia harap para PMI tersebut segera mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia.

"Baik untuk mengawasi PMI yang terluka, maupun pendampingan terkait permasalahan hukum bagi mereka. PMI kita harus mendapat perlindungan dari negara," kata Cucun di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam kasus ini.

Kementerian Luar Negeri bersama KBRI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) serta atase kepolisian pun diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia terkait penanganan bagi para korban. 

Dia pun mengecam penembakan terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga menyebabkan 1 orang tewas. Dia menilai penggunaan senjata api oleh APMM tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.

"Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan," tuturnya. 

Di samping itu, dia pun menyoroti masalah banyaknya PMI yang tidak resmi. Dia pun meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menilai bahwa dibentuknya kementerian khusus terkait PMI menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

"Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan," tandasnya.