Nasaruddin Umar (Menteri Agama RI/Imam Besar Masjid Istiqlal). (Foto: JPNN)
RADARBANGSA.COM - Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin umar menegaskan bahwa biaya ibadah haji ke depan akan lebih murah, tapi tidak akan menurunkan kualitas pelayanan.
"Kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tetapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan," ujar Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2024.
Menag mengatakan bahwa efisiensi yang efektif akan dilakukan, namun tidak mengurangi kualitas dari pelayanan. "Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua. Jadi itu di-warning juga buat kita," ujarnya.
Lebih lanjut ia juga menyebut bahwa petugas haji yang bertugas ke depan tidak hanya memiliki kemampuan fisik, tetapi juga profesional dalam membimbing calon jamaah.
Terkait biaya haji yang lebih murah, Nasaruddin mengatakan bahwa upaya penurunan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor eksternal seperti inflasi dan nilai tukar mata uang.
Selain itu, terang Menag, langkah pembersihan terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan haji sebelumnya juga diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan biaya. "Yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga," ungkap Nasaruddin.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii menambahkan bahwa biaya ibadah haji pada 2025 hampir dipastikan akan lebih murah. Namun dia belum bisa memastikan besaran penurunan biaya tersebut karena masih menunggu keputusan panitia kerja (Panja) DPR.
"Tanggal 30-an (Desember) rapat pembentukan panja. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji. Tetapi hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu enggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di panja," kata Syafii.
