Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan (foto: dpr)
RADARBANGSA.COM - Langkah pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp300 triliun pada tahun 2025 mendapat apresiasi banyak kalangan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Nasim Khan berharap agar kenaikan target ini mampu mendongkrak produksi dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
“Kami berharap dengan kenaikan target hingga Rp20 triliun dibandingkan penyaluran KUR di tahun 2024 yang mencapai Rp280 triliun, sektor UMKM akan kian terbantu sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nasim Khan dalam keterangannya, Jumat (27/12/2024).
Dia menjelaskan keberhasilan penyaluran KUR menjadi salah satu indikator jika sektor UMKM terus tumbuh. Setelah terpukul dengan pandemi Covid-19 kabar penyaluran KUR di tahun 2024 yang mencapai 100,10% dari target Rp280 triliun merupakan kabar mengembirakan.
“Dari data Kemenko Perekonomian hingga Desember ini penyaluran KUR 2024 melebih target yang ditetapkan. Total KUR yang tersalurkan mencapai Rp280,28 dan menjangkau 4,92 juta debitur. Kabar ini tentu mengembirakan kita semua,” katanya.
Nasim berharap tahun depan, pemerintah juga menyetujui KUR untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia akan bertambah kuat dari segi ketahanan pangan.
Selain itu, ia meminta agar pemerintah menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). “Ini upaya agar KUR semakin mudah diakses oleh semua kalangan,” katanya.
Nasim menegaskan penyediaan KUR untuk calon pekerja migran akan memberikan dampak besar bagi perlindungan dan peningkatan skill pekerja. Dengan adanya KUR calon pekerja bisa mengurus surat secara resmi dan bisa menggunakan dana kredit untuk meningkatkan skill mereka “KUR bagi calon pekerja migran ini dapat membantu kesejahteraan ekonomi dan juga membantu mengurangi resiko peminjaman ke pihak ilegal atau informal yang beresiko tinggi bagi pekerja migran,” katanya.
Legislator dari Jatim III ini mengatakan bahwa program KUR ini wajib dikawal bersama. Optimalisasi penggunaan KUR menurutnya bisa menjadi salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “KUR ini juga diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
