Taruna Ikrar (Kepala BPOM). (Foto: Badan POM)
RADARBANGSA.COM - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan harga obat yang terlampau tinggi di Indonesia.
Menurut laporan yang diterima Presiden Jokowi, harga obat di Indonesia 400 persen lebih tinggi dibanding luar negeri, khususnya negara tetangga. Untuk itu Jokowi meminta kepada BPOM untuk mengatasi hal tersebut.
Taruna Ikrar mengatakan pihaknya diminta oleh presiden untuk mengontrol harga obat, setidaknya mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura. Namun dia mengaku dirinya tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan.
"Beliau (Jokowi) meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi, pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor," ujarnya.
Selain itu, tambah Taruna Ikrar, perlu adanya pengembangan inovasi obat. Pasalnya banyak obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, dan Jepang yang dibutuhkan tapi tidak bisa masuk Indonesia dan terdampar di negara tetangga, seperti Singapura.
"Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri," tuturnya.
Menurut Taruna Ikrar masalah lainnya adalah banyak obat dalam negeri yang disahkannya terlalu lama. "Beliau (presiden) meminta guidance percepatan clinical trial agar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan," tuturnya.
