Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI). (Foto: Setkab RI)
RADARBANGSA.COM – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa arah kebijakan fiskal 2024 fokus untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di hadapan Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia hingga kuartal I 2023 terus menunjukan pemerataan di seluruh wilayah, baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitasnya. Mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
“Presiden meminta kepada seluruh jajaran untuk menurunkan kemiskinan absolut pada 2024 dan juga stunting yang merupakan salah satu komponen penyumbang terhadap kualitas SDM kita ke depan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Selain bicara pemerataan pemulihan ekonomi, Menkeu Sri Mulyani juga melaporkan optimisme terhadap tingkat inflasi yang menunjukan tren positif atau mengalami penurunan. Hal itu terutama ditunjang saat perayaan Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri yang menunjukan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat yang cukup signifikan.
“Pemerintah juga melakukan upaya untuk menurunkan volatile food dan administered price, sehingga dua komponen ini memberikan dukungan terhadap penurunan inflasi meski dalam situasi dimana di dunia harga-harga pangan dan harga energi masih dalam kondisi yang cukup volatile,” tukasnya.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah menjaga keberlangsungan APBN supaya tetap sehat. Di antaranya meliputi mobilisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, pembiayaan inovatif dan sustainable, hingga penguatan daya tahan serta mitigasi risiko yang kolaboratif.
"Kita juga membuat APBN fleksibel sehingga kalau ada shock muncul dia bisa disalurkan kepada area yang relatively kecil dampaknya pada masyarakat dan ekonomi. Dan tentu kita harus tetap menjaga konsolidasi dan kredibilitas APBN kita," tegasnya.
