Pembangunan Infrastruktur Jalan (foto: pugoid)
RADARBANGSA.COM – Pemerintah pusat secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua guna meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir, juga sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa.
“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam rilisnya, Senin, 20 Februari 2023.
Menteri Basuki mengatakan, pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dengan target 3.770 km hingga akhir tahun 2024. “Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 km, agregat 1.000 km, tanah 434 km, sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 km berupa hutan,” ungkapnya.
Menteri Basuki menjelaskan bahwa pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan bahwa di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km. Sementara di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan paralal perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 km yakni ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 km, dan Oksibil-Merauke 668 km.
“Untuk di Papua tahun ini insya Allah lelang Jayapura-Wamena sepanjang 50 km, ini dengan skema Availability Payment (AP),” kata Hedy Rahadian.
