Joko Widodo (Presiden RI). (Foto: twitter @jokowi)
RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu, 13 Maret 2022. Salah satu arahan Presiden Jokowi terkait penanganan COVID-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada Protokol Kesehatan," kata Presiden Jokowi dilansir dari laman resmi Setkab RI, Senin, 14 Maret 2022.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. “Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang. “Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” tukas Jokowi.
Saat ini, jelas Presiden Jokowi, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara kita. “Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” paparnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini. “Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” tuturnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. “Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” tandasnya.
Presiden menginginkan, dibangunnya Ibu Kota Nusantara ini maka Indonesia akan memiliki Kota dengan standar Internasional yang memiliki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula. “Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucapnya.
