Presiden Joko Widodo (foto: setkabgoid)
RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan tetap menjaga kewaspadaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun beberapa waktu terakhir kasus COVID-19 harian relatif menurun sebagai dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi massal.
"Tugas kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran COVID-19 ini masih ada. Jangan merasa (kasus harian) sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021.
Kepala Negara mengatakan, dirinya selalu memantau perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang.
Ada satu waktu di mana butuh adanya pengetatan dari sisi kesehatan. Kemudian apabila penyebaran sudah relatif terkendali, secara perlahan fokus kepada pembukaan sektor ekonomi untuk mengupayakan pemulihan ekonomi yang terdampak. Namun, dua hal tersebut harus dapat dicermati dengan baik dalam pelaksanaannya.
"Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat. Misalnya begitu buka pasar, covid-nya naik dua kali, setop. Kalau tidak (setop), covidnya tidak dapat (kasus naik terus), ekonomi juga tidak dapat (ekonomi turun terus). Hati-hati karena ini berhubungan," paparnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar program vaksinasi massal yang juga digelar di daerah untuk dikawal secara detail. Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, Presiden meminta adanya prioritas pemberian vaksin.
Selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, maka prioritas selanjutnya ialah diberikan ke titik-titik padat interaksi dan mobilitas seperti pekerja dan pelayan publik di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan lainnya. "Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian Covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu," tuturnya.
