Joko Widodo (Presiden RI). (Foto: twitter @KemensetnegRI)
RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan hingga Maret 2021 sebanyak 29,55 juta dosis vaksin COVID19 sudah terdistribusi ke daerah sehingga vaksinasi bisa segera dilaksanakan di daerah.
"Target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5,8 juta vaksin harus masuk ke daerah, bulan Februari itu 10,45 juta vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah, kemudian Maret 13,3 juta vaksin juga harus terdistribusi," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021.
Dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju serta diikuti oleh para gubernur melalui melalui telekonferensi video, Jokowi mengatakan bahwa vaksinasi akan dimulai pekan depan. Ia juga dijadwalkan menjalani vaksinasi COVID-19 pada 13 Januari 2021. Jokowi berharap daerah dapat segera melaksanakan vaksinasi setelah menerima persediaan vaksin COVID-19.
Adapun sebanyak tiga juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac telah tiba di Indonesia. Perinciannya, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin tiba pada 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis vaksin tiba pada 31 Desember 2020.
Ditegaskannya, strategi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 tetap sama, meliputi penanganan kesehatan, pelindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. "Kunci bagi pemulihan ekonomi adalah bagaimana kita bisa bekerja keras dalam rangka bisa menghentikan dan mengendalikan COVID-19," ujarnya.
Dia juga mengemukakan bahwa dalam beberapa hari terakhir Bangkok melakukan penguncian wilayah, Tokyo dalam keadaan darurat, dan London serta kemudian wilayah Inggris juga mengunci wilayah karena penularan COVID-19 meningkat. Kepala Negara meminta agar para menteri dan gubernur bekerja keras untuk memastikan 3T (tracing/pelacakan,testing/pemeriksaan, treatment/penanganan) dan 3M (mengenakan masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak) dijalankan.
"Karena dari survei yang kita lakukan saat ini motivasi disiplin terhadap prokokol kesehatan di masyarakat berkurang, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ini berkurang," tuturnya.
"Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah kedisiplinan protokol kesehatan karena surveinya tadi memang disiplin terhadap protokol kesehatan menurun," tandasnya.
