Pemerintah Minta Masyarakat Proaktif Lapor jika Ada Penyimpangan Bansos

Ahmad Zubaidi | Selasa, 05/01/2021 14:04 WIB
Pemerintah Minta Masyarakat Proaktif Lapor jika Ada Penyimpangan Bansos Muhadjir Effendy (Menko PMK). (Foto: twitter @kemenkopmk)

RADARBANGSA.COM - Pemerintah memastikan mekanisme penyaluran bantual sosial (bansos) 2021 akan dilakukan dalam bentuk tunai dengan pengawasan yang diperketat. Namun Pemerintah meminta masyarakat untuk lebih berani melapor apabila ada indikasi penyimpangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan, pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Presiden Jokowi sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota agar aktif melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos,” kata Muhadjir dalam siaran pers, Selasa, 5 Januari 2021.

Menurut Muhadjir, pentingnya peranan aktif masyarakat untuk lebih berani melapor apabila terjadi penyimpangan. Misalnya, mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah.

Muhadjir menyebut besaran dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 perbulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 4 bulan mulai Januari hingga April 2021.

Muhadjir juga mengatakan, Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil.

Selain ditransfer melalui himbara, dana BST juga akan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat. Khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang sulit dijangkau.

"Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan database kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak,” kata Muhadjir.

Ia pun menjelaskan pemerintah sudah melakukan pemetaan terhadap penerima manfaat baik secara geospasial maupun kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian dipastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Sementara pengalaman tahun lalu akan terus dibenahi pemerintah, salah satunya dengan membentuk tim untuk memastikan agar uang bansos tersebut segera sampai kepada mereka-mereka yang berhak.