Anggota Komisi VII DPR RI FPKB, Abdul Wahid (Istimewa)
JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Abdul Wahid mengatakan, Undang Undang Cipta Kerja merupakan ikhtiar pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum, efesiensi birokrasi dan pengaturan yang terintegrasi terhadap iklim dunia usaha yang memperluas cipta kerja.
Hal itu Abdul Wahid sampaikan kepada awak media usai sidang Paripurna pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020 lalu.
“Iklim Investasi kita daya saingnya rendah, hal itu diakibatkan birokrasi tidak efesien, tidak adanya kepastian hukum dan pengaturan yang tidak integratif. Tumpang tindih kebijakan inilah kemudian berakibat rendahnya investasi, sementara angkatan kerja kita terus bertambah,” jelas Abdul Wahid.
Legislator muda PKB ini juga mengatakan, Fraksi PKB menerima RUU dengan berbagai catatan, diantaranya adalah perhatian serius terhadap peemberdayaan usaha miko, kecil, menengah dan Koprasi (UMKMK).
“Kontribusi UMKM terhadap pendapatan domistik brutto (PDB) kita mencapai 60,34% dan menyerap 97,03 angkatan kerja, kontribusi koprasi terhadap PDB 5,1%. Kontribusi yang besar tersebut harus didukung dengan regulasi yang mempermudah dan mendorong pertumbuhan hingga menjadi penggerak ekonomi," jelasnya.
Selain itu legislator asal Riau ini juga menambahkan bahwa dengan disahkan RUU Cipta Kerja ini menjadi Undang-Undang dapat menumbuhkan iklim investasi yang tinggi sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka.
“Saya berharap UU Ciptaker ini dapat mendorong iklim investasi membaik, sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka. Tentu dengan didukung regulasi yang mempermudah izin, ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif dan penyederhanaan proses birokrasi," tutup Wahid
