Ketua DPC PKB Indramayu, Mohamad Solihin (kiri) silaturahim ke Pengasuh Pon Pes Cadangpinggan Sukagumiwang Buya Syakur Yasin 2019 yang lalu (foto Twitter @dpcpkbindramayu)
INDRAMAYU, RADARBANGSA.COM - Ketua DPC PKB Indramayu, Mohamad Solihin meminta untuk pemerintah Kabupaten Indramayu memperhatikan fasilitas serta kebutuhan Pondok Pesantren sebelum kebijakan New Normal diterapkan. Menurut Solihin, pola kehidupan santri di Pesantren yang berkelompok sangat rentan tertular Covid-19 jika tidak diantisipasi dengan baik.
“Kami mendesak Pemkab Indramayu melalui Gugus Tugas untuk memperhatikan kondisi Ponpes di Indramayu melalui pemetaan yang jelas,” kata Solihin dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2020.
Wakil Ketua DPRD Indramayu ini menilai sudah saatnya Pemerintah mengalokasikan dana khusus penanganan Covid-19 di Pesantren pra New Normal.
Dia melihat sejauh ini kehadiran Pemerintah di Pesantren terkait penanganan Covid-19 masih minim. Padahal kontribusi Pesantren bagi bangsa dan negara sangat besar dan nyata.
Senada dengan Solihin, Ketua Fraksi PKB DPRD Indramayu, Amroni juga mendesak Pemerintah segera memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar protokol Covid-19 di Pesantren.
Menurut Amroni, saat ini Pesantren masih dalam masa libur Hari Raya Idulfitri. Jika pada masa aktif Pesantren sarana dan prasarana itu belum disiapkan, bukan tidak mungkin Pesantren menjadi ladang Covid-19.
“Terlebih dengan adanya rencana new normal maka proses belajar mengajar akan kembali berjalan, termasuk di pesantren, persoalannya adalah masih banyak pesantren yang perlu mendapatkan bantuan kaitannya dengan sarana prasarana kesehatan," ujar dia.
Sekretaris DPC PKB Indramayu ini menilai, jika kegiatan belajar mengajar di Pesantren sudah mulai berjalan, maka harus ditunjang pula dengan protokol kesehatan para santri.
"Kalau di sekolah kan ada dana BOS yang bisa digunakan untuk keperluan sarana prasarana kesehatan seperti disinfektan, hand sanitiazer dan gun termometer, juga pembuatan wastafel. Bagaimana dengan nasib pondok pesantren yang tidak memiliki anggaran seperti halnya BOS di sekolah," ujarnya.
