APBN (Doc: Istimewa)
RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 yakni sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), berjalan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.
"Defisit Rp104,2 triliun atau 0,43 persen PDB bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih di dalam desain APBN awal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Melalui UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa kas negara tahun ini ditargetkan mengalami defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen PDB.
Nilai itu mempertimbangkan fungsi APBN untuk menjadi instrumen counter-cyclical dalam mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program-program pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, kata Menkeu, semua dilakukan dengan tetap terukur.
"Ini sudah disepakati di DPR dan menjadi UU," ujarnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani memaparkan bahwa nilai defisit per Maret sebesar Rp104,2 triliun setara dengan 16,9 persen dari target APBN 2025.
Defisit itu diperoleh dari pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun (17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun) dan belanja negara sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun).
"Pendapatan negara 17,2 persen dari target, belanja negara Rp17,1 persen, surplus/defisit dari total postur 16,9 persen. Jadi, semua bergerak hampir sama," tukasnya.
