Said Abdullah (Ketua Badan Anggaran DPR RI). (Foto: dprgoid)
RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan baru saja menyampaikan rilis atas perkembangan realisasi dan capaian atas kinerja APBN 2022. Melalui tata kelola APBN 2022 yang sehat dan implementasi kebijakan yang tepat, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai Indonesia mendapatkan manfaat yang berlipat-lipat. Inflasi Indonesia terkelola dengan baik, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain, bahkan jika dibandingkan dengan negara maju.
"Hingga November 2022, inflasi kita mencapai 5,4 persen, jauh lebih rendah dibaning zona Eropa mencapai 10,1 persen, Inggris 10,7 persen, Prancis 6,2 persen, Jerman 10 persen, Kanada 6,9 persen. Bahkan dengan negara negara di ASEAN, inflasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Thailand 5,6 persen, Filipina 8 persen, Singapura 7,5 persen," ujar Said seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Kamis, 22 Desember 2022.
Diterangkannya, Kinerja ekspor yang terjaga dengan baik mencatatkan surplus perdagangan hingga 31 bulan terakhir. Surplus neraca perdagangan kita secara kumulatif dari Januari-November 2022 mencapai 50,59 miliar dollar AS, jauh lebih besar dibanding rentang Januari-November 2021 yang mencapai 34,41 miliar dollar AS.
"Berbagai insentif kebijakan dan kelanjutan program pemulihan ekonomi yang ditopang oleh APBN 2022 juga membuahkan terjaganya ekonomi nasional. Berbagai lembaga rating internasional seperti Fitch Rating, JRC, Moodys, dan lain-lain memberikan apresiasi yang sangat baik bagi peringkat kredit Indonesia, mulai dari BBB hingga BBB+," paparnya.
Sejumlah lembaga internasional juga menempatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sangat baik. IMF memperkirakan ekonomi Tanah Air tumbuh 5,3 persen (yoy), Bank Dunia 5,2 persen (yoy), ADB 5,4 persen (yoy), Bloomberg 5,3 persen (yoy).
Artinya, Politisi PDI-Perjuangan ini menilai Indonesia patut optimistis ekonomi di tahun ini tumbuh di atas 5 persen (yoy). Said menilai, pertumbuhan ekonomi yang sangat baik telah mendorong penyerapan lapangan kerja baru yang bisa diciptakan pada tahun ini. Lebih dari empat juta lapangan kerja baru tercipta pada tahun ini.
"Atas capaian ekonomi domestik yang baik telah mendorong tingkat pendapatan perpajakan melampaui target. Realisasi penerimaan perpajakan secara year to date mencapai Rp1.634, 36 triliun atau tembus 110 persen atau tumbuh 41,93 persen dibanding tahun lalu. Berkah tingginya harga komoditas beberapa bulan lalu juga memberikan sumbangsih besar terhadap penerimaan PNBP kita. Secara year to date PNBP mencapai Rp551,1 triliun atau 114,4 persen dari target Berkah pendapatan negara yang sangat baik, yang kita terima bisa ‘mengerem’ ketergantungan kita terhadap pembiayaan utang," tukas Said.
Ada beberapa catatan, menurutnya, mengenai kondisi perekonomian di 2023. Pertama, tantangan tahun depan sangat tidak menentu, sehingga risiko global dan domestik meningkat dibandingkan pada tahun ini. Sangat penting memaksimalkan realisasi APBN 2022 sebagai modal fiskal yang sehat menghadapi ketidakmenentuan ekonomi global ke depan, agar peran APBN tahun 2023 sebagai kekuatan shock absorber dapat bekerja secara maksimal, sehingga tidak mengganggu kelangsungan berbagai program strategis yang telah direncanakan pada tahun depan.
"Kedua, harga harga komoditas strategis penopang komoditas ekspor kecenderungannya turun. Situasi ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah pada tahun depan untuk mengejar target penerimaan perpajakan dan PNPB, sehingga untuk mengejar target pendapatan negara diperlukan effort dan contingency plan yang memadai," tandas Said.
Ketiga, dugaan berlanjutnya kebijakan suku bunga tinggi oleh sejumlah bank sentral berbagai negara terus menciptakan biaya dana bertahan pada posisi tinggi. Meskipun yield SBN cukup moderat dibanding sejumlah negara atau sebesar level 6 persenan pada sepanjang tahun ini. Posisi ini menjadi modal yang sangat baik. Namun, menurutnya, pemerintah tidak boleh lengah, biaya dana bisa lebih tinggi di tengah situasi yang tidak menentu. Karena itu, Said mengingatkan pentingnya bagi pemerintah memitigasi dalam menyerap pembiayaan utang di tahun depan.
Berikutnya, tutur Said, kebijakan pembiayaan investasi melalui APBN harus lebih selektif dengan penekanan terhadap sektor sektor produktif yang memiliki dampak multiplier dan infrastruktur dasar untuk menopang target sumber daya manusia Indonesia yang unggul, untuk menopang tahapan Visi Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya, percepatan transformasi energi nasional yang selama ini bertumpu dari Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi risiko ketergantungan impor. Langkah ini untuk memantapkan ruang fiskal pada tahun depan menghadapi gonjang ganjing ekonomi eksternal.
"Memperbaiki tata kelola subsidi baik energi maupun non energi agar dukungan anggaran subsidi dari APBN pada tahun depan lebih tepat sasaran dan punya dampak signifikan sebagai kekuatan penopang daya beli dan produktivitas rumah tangga miskin," tutup Said.
