Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta. (Foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai bahwa subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya 20 persen dinikmati oleh masyarakat miskin. Sedangkan sisanya, sebesar 80 persen dinikmati kelompok masyarakat yang lebih mampu.
"Artinya, memang (alokasi) subsidi itu yang mau diberdayakan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian bagaimana narasi tentang subsidi itu dibentuk dalam kebijakan yang pas," kata Said seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa, 30 Agustus 2022.
Di sisi lain, berdasarkan data salah satu media yang diterimanya, disebutkan bahwa bantuan sosial sebagai kompensasi dari pengalihan subsidi dari pemerintah hanya dirasakan manfaatnya oleh 34 masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan, 65 persen masyarakat lainnya yang membutuhkan tidak merasakan manfaat dari bantuan sosial tersebut.
"Padahal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah bolak-balik dinyatakan oleh pemerintah itu sudah reliable. Kita ingin fokus, kita tidak pernah mengatakan menaikkan subsidi tetapi menyesuaikan subsidi, dari subsidi energi ke non energi," tegasnya.
Selain subsidi yang sudah tidak tepat sasaran, menurut Said, masih terdapat kompensasi BBM yang sangat besar, khususnya untuk jenis Pertamax RON 92. Sehingga, selain pengalihan subsidi energi untuk masyarakat yang lebih mampu, Said menilai kompensasi energi untuk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo untuk masyarakat mampu juga perlu dipertimbangkan untuk dikurangi.
"Padahal kalau kompensasi ini dikurangi 50 persen, mungkin BBM kita subsidinya tidak sebesar ini dan kemudian kita alihkan ke subsidi non energi. Sehingga sesungguhnya poin yang ingin saya sampaikan pada penutupan Panja dengan Pemerintah tentang subsidi ini mengalihkan subsidi energi ke subsidi non energi," tukas Politisi PDI-Perjuangan ini.
Dengan adanya pengalihan subsidi tepat sasaran ini, ujar Said, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki daya beli, sehingga bukan semata-mata subsidi itu dinaikkan untuk kepentingan fiskal karena menggerogoti APBN. "Tetapi juga untuk mengalihkan sebagian dari energi ke non energi. Serta dipastikan untuk mengurangi kompensasinya," pungkasnya.
