Presiden Joko Widodo resmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Garry Lotulung)
RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menganggarkan kebutuhan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp 4,3 triliun.
Tambahan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) ini akan diambil dari saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2021.
“Untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung kebutuhan pemenuhan base ekuitas sebesar Rp 4,3 triliun,” ungkap Menkeu dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Senin 8 November 2021.
PMN tersebut akan langsung diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pimpinan konsorsium BUMN dalam proyek tersebut.
Sebelumnya, kurangnya dana proyek kereta cepat semestinya dipenuhi oleh pimpinan konsorsium PT KAI. Hal ini karena proyek kereta cepat menggunakan skema business to business. Namun hal itu tak bisa dilakukan KAI karena keuangan perseroan terpuruk akibat pandemi.
Merebaknya pandemi Covid-19 membuat KAI mengalami penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan. Hal itu kemudian menekan pendapatan dan kinerja keuangan KAI. Oleh karena itu, pemerintah melakukan intervensi melalui suntika
Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali dilanjutkan setelah mendapatkan dana dari PMN dari pemerintah. Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, progres pembangunan sudah mencapai lebih dari 79 persen pada awal November.
Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada KAI akan mengakselerasi pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat dampak pandemi Covid-19.
Dia memerinci, struktur pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung diisi oleh China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen. Sementara itu, 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.
Dari porsi ekuitas konsorsium itu, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Sehingga, secara keseluruhan pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari total biaya proyek. Sedangkan, sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak Cina tanpa adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia.
