Kemenko PM
RADARBANGSA.COM - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Prof. Dr. Abdul Haris mendorong lembaga ekonomi desa dan pondok pesantren (ponpes) untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahterataan masyarakat dengan mengedepankan penurunan angka kemiskinan ekstrim.
"Pada tahun 2025 ini angka kemiskinan ekstrim telah terjadi penurunan 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini harus terus digenjot agar angka kemiskinan ekstrim terus menurun," katanya di Jogjakarta, Jumat (8/8/2025).
Menurut Abdul Haris, Kemenko PM mendukung peningkatan ekonomi desa dengan indikator peningkatan produk domestik ragional bruto (PDRB) yang mempresentasikan daya lenting perekonomian masyarakat. Disinilah, ungkap dia, peran lembaga ekonomi desa dibutuhkan. Lembaga ekonomi desa menjadi bagian dari lima program nasional yang memiliki keterkaitan erat dan membentuk ekosistem peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
"Lembaga ekonomi desa menjadi bagian dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi desa, dan pembangunan 3 juta rumah layak huni," ujarnya.
Di tempat sama, Direktur Institute for Research dan Empowerment (IRE), Rajif Dri Angga menegaskan, lembaga ekonomi desa, baik BUMDEs, KOPdes dan kelompok-kelompok tani menumbuhkan optimisme peningkatan ekonomi desa. Tentunya, kata dia, dengan berbagai praktik baik dari lembaga ekonomi desa yang telah didampingi IRE.
"Saya mengapresiasi upaya kolaboratif Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM RI, Sugeng Bahagijo menggaris bawahi urgensi kolaborasi dan sinergi berbagai pihak tidak hanya lembaga ekonomi desa tetapi juga institusi pendidikan, baik perguruan tinggi maupun pondok pesantren yang memiliki keunikan dan konektifitas yang tinggi dengan karakteristik dan konteks masyarakat desa.
"Temuan Institute for Research dan Empowerment Yogyakarta, mengidentifikasi faktor penting kontribusi BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakt untuk memiliki unit-unit usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja dan usaha usaha baru berbasis potensi dan sumber daya lokal, yang secara komulatif lebih dari sekedar memberikan profit finansial bagi institusi desa," kata dia.
Sugeng menuturkan, peran besar pemberdayaan masyarakat ini telah ditularkan melalui model-model pemberdayaan masyarakat.
"Sekarang telah lahir banyak model pemberdayaan masyarakat, tentu semua itu kita dukung," ucapnya.
Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Ekonomi Desa dan Daerah Tertinggal, Rafdinal, Direktur BUMDes Sejahtera Bleberan, Rini dan Direktur KOPDes Srikandi, menyampaikan berbagai praktik baik dan peluang untuk diverisfikasi usaha BUMDes hingga ekspor ke manca negara, serta angin segar lima program pemerintah yang akan semakin menjembatani dan menginsipirasi unit unit usaha baru lembaga ekonomi desa.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Prov. DI Yogyakarta yang baru dibuka bulan Juli 2025 dengan peserta sejumlah 75 orang di jenjang SMA.
Hadir dalam acara tersebut beberapa Pejabat Tinggi Pratama dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan masyarakat, Asdep Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asdep Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asdep Daerah Tertentu, Asdep Ketahanan Desa & Pedesaan, Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Kuningan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang, serta pejabat tinggi pratama lainnya yang hadir secara daring.
