Abdul Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat). (Foto: Kemenko PM)
RADARBANGSA.COM - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan lama. Menurutnya, diperlukan cara baru yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan melibatkan semua pihak secara sinergis.
“Kemiskinan harus dientaskan dengan cara yang baru. Kita tidak bisa lagi memakai pendekatan yang sama lalu berharap hasil yang berbeda. Harus berbasis data, kolaboratif, dan menyentuh kebutuhan riil warga,” tegas Menko PM dalam "Rembug Inpres 8/2025: Dialog Menko PM bersama Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat" yang digelar di Balai Kecamatan Ngaliyan, Kamis, 19 Juni 2025.
Acara ini dihadiri oleh para lurah, camat, serta perwakilan keluarga penerima manfaat.
Pada kesempatan itu, Menko PM yang akrab disapa Cak Imin itu menyoroti bahwa penghapusan kemiskinan adalah cita-cita utama bangsa. Pemerintah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan kemiskinan total menjadi lima persen pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 telah menetapkan tiga strategi utama: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa strategi tersebut hanya akan efektif jika dilaksanakan dengan landasan yang tepat.
“DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah kunci. Tidak boleh ada lagi bantuan yang salah sasaran. Validasi data harus menjadi tugas rutin pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, Cak Imin menegaskan agar pemerintah daerah mengoptimalkan bantuan lokal, memperbanyak program padat karya dan perluasan kerja, serta memberikan dukungan berupa pelatihan, pembiayaan, dan inkubasi bisnis bagi keluarga miskin yang sedang merintis usaha.
“Kalau ada keluarga miskin yang sudah mulai usaha, jangan dilepas begitu saja. Harus didampingi, difasilitasi, dan diarahkan agar bisa mandiri,” tukas Cak Imin.
Ia juga mengapresiasi berbagai inisiatif positif di lapangan. Salah satunya datang dari Kecamatan Semarang Utara yang berhasil membangun kemitraan strategis dengan BUMN dan sektor swasta dalam mendukung pemberdayaan ekonomi warga. Salah satu UMKM binaan di wilayah tersebut bahkan telah berhasil menembus pasar ekspor.
Menko PM menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan, memastikan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Dialog juga diisi dengan sesi tanya jawab langsung antara Menko PM dan para camat, lurah, pendamping bansos, serta perwakilan mustahik dampingan BAZNAS. Mereka menyampaikan progres, tantangan, serta keberhasilan dalam program pemberdayaan di wilayah masing-masing.
