Rapat program desa berdaya. (Foto: bappeda.provntb)
RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akan segera meluncurkan program strategis "Desa Berdaya" sebagai langkah konkret untuk mencegah dan mengintervensi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah NTB sampai di level desa.
"Program desa berdaya disiapkan menjadi pintu gerbang untuk mengintervensi berbagai kasus perempuan dan anak yang terjadi di tingkat desa," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, dalam kegiatan Bincang Kamisan bertema "Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak" di Command Center Kantor Gubernur NTB, dikutip Sabtu(7/6).
Yusron menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri yang segera diluncurkan. Ia menambahkan, program tersebut akan menjadi wadah integrasi berbagai intervensi pembangunan desa, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, digitalisasi desa, hingga perlindungan perempuan dan anak.
"Kita harapkan ini bisa menjadi salah satu langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun perlindungan terhadap anak," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram Joko Jumadi, Kabid Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB NTB Sri Wahyuni, serta Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Mataram, Atun Wardahun.
Joko Jumadi dalam pemaparannya menilai bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak semata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga pola asuh dan kegagalan pendidikan dalam keluarga. Ia menyoroti belum adanya sistem perlindungan yang utuh dan berkelanjutan.
"PR (pekerjaan rumah) kita adalah bagaimana membangun sistem yang komprehensif, intervensi, dan berkelanjutan," ungkap Joko.
Senada dengan itu, Atun Wardahun menekankan pentingnya intervensi yang terukur dan terarah untuk mendukung tercapainya visi "NTB Makmur Mendunia". Ia menilai penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak harus dilakukan secara lintas sektor.
"Urusan perempuan dan anak bukan urusan satu lembaga semata, tetapi dibutuhkan intervensi lintas sektoral. Namun tetap membutuhkan 'leading sector' agar gerakannya lebih terukur dan terencana," ujarnya. Ia juga mendorong penguatan kelembagaan terhadap DP3AP2KB Provinsi NTB.
Program Desa Berdaya ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan di tingkat desa dan menekan angka kekerasan terhadap kelompok rentan di NTB.
