
RADARBANGSA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti rencana Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan yang akan melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.
Hal ini disampaikan Puan Maharani usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).
“Komisi X sudah mulai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya para sejarawan, bagaimana terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan.
Puan menegaskan bahwa DPR RI akan meminta penjelasan dari pihak Pemerintah mengenai maksud dan arah kebijakan tersebut. Ia menekankan bahwa sejarah tidak boleh dikaburkan atau ditulis ulang dengan menghilangkan kebenaran yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluluskan sejarah. Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” tegas Puan.