Ribuan Ojol Jawa Timur melakukan aksi di Surabaya (foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya pada Selasa (20/5/2025).
Aksi ini digalang oleh Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur sebagai bentuk desakan kepada pemerintah dan aplikator terkait berbagai persoalan yang dialami mitra pengemudi.
Ketua Dewan Presidium Frontal Jatim Sidoarjo, Tirto Achmad, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan wujud keprihatinan sekaligus tekanan nyata atas ketimpangan yang dialami para driver di lapangan.
“Kami tidak hanya menuntut keadilan, tapi keberpihakan dari pemerintah terhadap nasib pengemudi online yang sudah terlalu lama diabaikan,” tegas Tirto.
Dalam orasinya, massa menuntut agar potongan dari aplikator terhadap mitra driver diturunkan menjadi 10%. Selain itu, mereka mendesak adanya kenaikan tarif pengantaran penumpang serta regulasi yang mengatur tarif pengantaran makanan dan barang, termasuk penetapan tarif bersih yang jelas untuk para mitra.
Frontal Jatim juga menuntut pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif dan berpihak kepada pengemudi.
Secara khusus, mereka mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur operasional driver online, lengkap dengan sanksi bagi aplikator yang melanggar ketentuan tersebut. Mereka juga meminta agar perwakilan Frontal Jatim dilibatkan dalam perumusan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional.
“Kami ingin kehadiran Menhub, Menkominfo, dan Dirjen Postel di Jawa Timur saat aksi. Kami minta program-program merugikan seperti Grab Hemat, Goceng, Slot, dan sejenisnya dihentikan!” lanjut Tirto.
Massa juga menyuarakan penolakan terhadap penerimaan driver baru hingga regulasi adil benar-benar diterapkan dan ditegakkan. Tirto menyoroti bahwa saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur layanan antar makanan dan barang.
“Regulasi yang ada masih mengatur penumpang saja, sementara layanan antar makanan dan barang justru yang paling eksploitif,” jelasnya.
Frontal Jatim mendorong agar tarif layanan antar makanan dan barang disamakan dengan tarif penumpang, serta mendesak penerapan sistem tarif dobel order yang adil. Mereka menilai, permasalahan pengemudi online mencakup banyak aspek, mulai dari sistem tarif, hubungan kemitraan, hingga jaminan sosial.
“Kami ini bekerja hampir 24 jam. Kelelahan, bahkan ada yang sampai meninggal karena kejar order. Negara harus hadir untuk melindungi kami,” seru Tirto dengan nada lantang.
Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap aplikator yang melanggar aturan, bahkan jika perlu membekukan atau memblokir aplikasinya. Tirto menilai selama ini hanya driver yang mendapatkan sanksi, sementara aplikator seolah bebas dari tanggung jawab.
Aksi ini ditutup dengan seruan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun aplikasi transportasi lokal berbasis pemerintah, yang dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam menjamin kesejahteraan para pengemudi.
