Nur Faizin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (foto istimewa)
RADARBANGSA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memberikan kritik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dianggap lamban dalam menangani banjir yang terjadi di beberapa wilayah Madura.
Anggota DPRD Jatim Dapil Madura, Nur Faizin, menyampaikan bahwa banjir di Madura sudah menjadi fenomena musiman yang rutin terjadi. Namun, ia menilai Pemprov Jatim belum memiliki perencanaan yang matang untuk mengatasi masalah tersebut secara tuntas. Nur Faizin juga mengkritik adanya kecenderungan saling melempar tanggung jawab dan penggunaan alasan curah hujan tinggi sebagai pembenaran atas lambatnya penanganan.
“Setiap musim banjir melanda Madura, namun tidak ada langkah serius untuk menuntaskan akar permasalahannya. Hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan perencanaan mitigasi bencana,” ungkap Nur Faizin pada Rabu (13/5/2025).
Banjir yang terjadi kembali melanda beberapa titik di Madura. Di Kabupaten Pamekasan, ratusan rumah terendam akibat meluapnya air di Kali Semajid dan Kali Jombang yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi, sehingga enam desa terdampak banjir.
Sementara di Kabupaten Sumenep, banjir melanda minimal tiga kecamatan. Di Kecamatan Kota, hampir seluruh jalan utama di pusat kota terendam dengan ketinggian air antara 30 cm hingga 60 cm. Kecamatan Batuan dan Pragaan juga mengalami banjir parah yang merusak rumah warga serta merobohkan pagar sebuah Pondok Pesantren, sehingga air masuk ke area pesantren tersebut.
Nur Faizin menyatakan bahwa banjir ini disebabkan oleh buruknya sistem drainase dan tata kelola pengelolaan air yang tidak efektif. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek pengendalian banjir. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, seperti beralihnya lahan resapan air menjadi perumahan dan adanya aktivitas galian C ilegal, turut memperparah situasi.
Ia mengingatkan bahwa tanpa tindakan nyata, banjir akan terus menjadi ancaman berulang bagi masyarakat Madura. Nur Faizin mendesak agar Gubernur Jawa Timur dan para Bupati di Madura segera mengadakan koordinasi untuk merumuskan solusi jangka panjang.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya menjadikan Madura sebagai prioritas dalam agenda pembangunan Pemprov Jatim. Ia menilai keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar seperti tanggul sungai dan sistem pengelolaan air menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir berkepanjangan.
“Kami meminta Pemprov Jatim untuk tidak hanya fokus pada wilayah perkotaan. Madura juga bagian dari Jawa Timur yang berhak mendapatkan perhatian serius, khususnya dalam pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana,” tambahnya.
Nur Faizin menegaskan bahwa pembangunan di Madura harus menyasar tidak hanya pada aspek mitigasi bencana seperti penanganan banjir, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Ia menilai ketimpangan pembangunan di Jawa Timur masih sangat terlihat, terutama di kawasan Madura, yang tercermin dari tingkat kemiskinan yang mencapai 10 hingga 20 persen di empat kabupaten di pulau tersebut. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Infrastruktur pengendalian banjir tidak hanya berupa drainase atau gorong-gorong saja. Jika ingin hasil jangka panjang, pembangunan waduk juga penting untuk mengendalikan banjir saat musim hujan sekaligus mendukung kebutuhan irigasi petani saat musim kemarau. Ini sekaligus menjadi solusi bagi masalah banjir dan peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pertanian guna menunjang ketahanan pangan,” pungkas Nur Faizin.
