Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh (foto: istimewa)
RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh mendukung usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi I di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (30/4/2025).
"Fraksi PKB mengapresiasi dan mendukung penuh atas rencana Kemenhan untuk meningkatkan kesejahteraan parajurit," terang Kang Oleh, sapaan Oleh Soleh.
Bahkan, kata Kang Oleh, pihaknya mengusulkan agar kenaikan kesejahteraan prajurit TNI bisa dipercepat. Mungkin bisa diusulkan melalui perubahan anggaran tahun ini.
Menurut Kang Oleh, ketika dirinya turun ke daerah-daerah, banyak keluhan yang muncul terkait kondisi kesejahteraan prajurit. Mereka ingin agar ada peningkatan kesejahteraan.
"Kami ketika ke daerah banyak keluhan terkait kesejahteraan prajurit," jelas legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.
Kang Oleh pun mengusulkan agar angka yang sudah diusulkan, bisa dinaikkan lagi, sehingga angkanya semakin besar. Dengan kenaikan itu, diharapkan kesejahteraan prajurit semakin meningkat.
"Kami usulkan bahwa angka yang sudah diusulkan, bisa dinaikkan lagi. Jadi, kami sangt mendukung," bebernya.
Selain peningkatan kesejahteraan prajurit, Kang Oleh juga mengusulkan peningkatan keamanan laut. Dia menyatakan bahwa pihaknya baru saja berkunjung ke NTT. Salah satu aduan yang disampaikan masyarakat adalah maraknya kegiatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Bahkan, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang hanya tinggal jenazahnya, karena mereka menjadi korban TPPO. Tentu, kegiatan ilegal itu sangat meresahkan masyarakat.
"Kami tanya apa penyebabnya?. Jawabannya karena tidak ada pos lintas batas. Mohon kepada Pak Menhan untuk memitigasi lintas batas antar negara kita dengan negara tetangga. Mana-mana yang belum dibuat, dan mana yang perlu diperkuat," paparnya.
Dalam raker itu, Kang Oleh juga menyoroti keamanan laut Indonesia. Saat ini, Komisi I sedang menjalankan panitia kerja (Panja) terkait keamanan laut. Salah satu yang menjadi masalah adalah adanya ego sektoral.
"Di lapangan ditemukan banyaknya ego sektoral. Banyak kementerian yang ingin menjadi garda terdepan dalam keamanan laut. Apakah perlu dipercepat soal penyusunan UU Keamanan Laut,?" jelasnya.
Kang Oleh pun teringat dengan langkah Presiden Keempat Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang membentuk Kementerian Kelautan. Kementerian itu dibentuk karena melihat kekayaan laut Indonesia yang begitu besar.
"Kalau sisi keamanannya diabaikan, lalu ego sektoralnya dikedepankan. Rasa-rasanya keinginan kita untuk jaya di laut itu akan menjadi mimpi belaka," pungkas Kang Oleh
