Said Abdullah (Ketua Badan Anggaran DPR RI). (Foto: dprgoid)
RADARBANGSA.COM – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyelesaian masalah kemiskinan ekstrim di Indonesia. Hal itu, termaktub dalam RUU APBN 2024 bahwa tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0 persen – 1 persen.
“Badan Anggaran DPR RI mendukung target besar Pemerintah untuk mencapai target tingkat kemiskinan turun ke level 6,5-7,5 persen, dan mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem turun ke level 0-1 persen, yang tidak dicantumkan dalam RAPBN 2024,” kata Said Abdullah di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Menurut Said Abdullah, pemerintah tidak dengan gamblang menentukan target tingkat kemiskinan ekstrim pada postur RAPBN yang diajukan. Namun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6 persen – 7 persen pada 2024.
Lebih lanjut, Said menuturkan APBN 2024 akan menjadi modal penting bagi Pemerintah melunasi janji kepada rakyat, sebelum demisioner pada Oktober 2024. Target Pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem di level 0-1 persen, menurunkan prevalensi stunting ke level 14 persen, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen dan inflasi berada di level rendah patut didukung.
“Rasanya dengan best effort, Pemerintah bisa merealisasikan janji diatas. Karena itu, tiada hal yang pantas kita berikan kecuali sepenuhnya mendukung pihak yang hendak melunasi janji,” tukasnya.
Adapun tingkat kemiskinan ekstrem pada September 2023 telah berada pada kisaran 1,74 persen. Sedangkan prevalensi stunting pada akhir tahun 2022 di angka 21,6 persen dan ditargetkan turun menjadi 17 persen pada 2023.
