Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan RI). (Foto: Kemenkes RI)
RADARBANGSA.COM - Kementerinan Kesehatan (Kemenkes) RI membangun kolaborasi sosial untuk mengatasi stunting di 50 kabupaten/kota di Indonesia. Kolaborasi tersebut dilakukan dengan membentuk 'Gerakan Anak Sehat'.
"Rencana bulan ini kami meluncurkan Gerakan Anak Sehat. Ini untuk 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang memang stuntingnya perlu perhatian khusus," kata Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri Rapat Koordinasi Stunting di Balai Kota Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.
Wilayah kabupaten/kota yang dimaksud tersebar di lima provinsi dengan jumlah kasus stunting terbanyak dan menyumbang 51 persen kasus nasional, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara.
Disampaikannya, Gerakan Anak Sehat akan melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta, komunitas, hingga keluarga, untuk memastikan seluruh intervensi stunting tidak salah arah.
Sasaran utama dari gerakan itu adalah mencegah anak tidak mengalami stunting akibat kekurangan asupan gizi yang seimbang. Hal terpenting dalam menangani stunting, kata Budi, adalah memastikan asupan protein hewani sampai ke dalam mulut anak.
"Pentingnya adalah makanan itu masuk ke mulut dan itu tidak mungkin kami di pusat bisa mengontrol, karena itu yang paling susah. Harus benar-benar masyarakat membantu, sama seperti vaksinasi," katanya.
Budi mengatakan Gerakan Anak Sehat merupakan respons atas Program Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diluncurkan Pemerintah pada awal 2023, melalui penataan sasaran intervensi di masing-masing daerah.
DKI Jakarta akan menjadi titik awal Gerakan Anak Sehat dengan pertimbangan komitmen pemerintah yang kuat dalam menangani 798.107 balita rawan gizi di wilayah setempat. "Kami tadi setuju datanya dibuat transparan dan penimbangan dilakukan untuk seluruh balita, itu banyak daerah yang belum timbang. DKI ini yang paling komitmen dan siap untuk bisa menimbang 798 ribu balita," tuturnya.
Setelah seluruh balita ditimbang, kata Budi, akan muncul balita berkriteria rawan gizi yang memerlukan asupan protein hewani, seperti ikan, telur, daging dan sebagainya.
Kemenkes juga mendorong kolaborasi dengan swasta untuk mendanai intervensi tersebut melalui peran orang tua asuh. Sedangkan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memastikan asupan gizi seimbang dan makanan berprotein hewan masuk ke mulut balita sasaran.
